JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, ada indikasi kriminalisasi terkait perusakan atribut partai di Pekanbaru, Riau.
Hal ini karena Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut kader Partai Demokrat terlibat dalam perusakan atribut.
"Saya harus nyatakan bahwa itu tidak benar. Tidak ada kader Demokrat yang melakukan perusakan baliho, yang ada saat ini kader kami justru ada indikasi akan dikriminalisasi," ujar Ferdinand melalui keterangan tertulis, Selasa (18/12/2018).
Baca juga: Soal Respons SBY, Wiranto Bilang Silakan Saja, Laporan yang Ada Seperti Itu
Masalah perusakan atribut di Pekanbaru mencuat setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemukan banyak atribut partainya yang dirusak. Ferdinand menyayangkan kejadian tersebut kini dikaitkan oleh kader Demokrat sendiri.
"Ini dipaksakan kasusnya seolah terkait dengan Demokrat. Padahal pelaku tidak ada hubungan dengan Demokrat dan dengan kader kami," ujar Ferdinand.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut oknum Partai Demokrat dan PDI-P terlibat dalam perusakan atribut kampanye.
Baca juga: SBY Beda Pendapat dengan Wiranto soal Perusakan Atribut Demokrat
Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018). Dalam konferensi pers tersebut Wiranto didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu ternyata memang perbuatan oleh oknum-oknum tertentu, dari partai tertentu, baik partai PDI-P maupun Demokrat ada. Oknum itu sudah ditangkap," kata Wiranto.
Baca juga: Bantah Wiranto, Politisi Demokrat Tegaskan Tak Ada Kadernya yang Rusak Baliho
Wiranto menambahkan oknum tersebut bergerak atas inisiatif sendiri, sehingga bukan atas arahan pimpinan partai mereka.
Ia menduga motif pelaku melakukan tindakan tersebut hanya untuk mencari perhatian dari pimpinan partai politik masing-masing.