Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PAN: Upaya Memecah Belah Tak Pengaruhi Soliditas Partai

Kompas.com - 17/12/2018, 16:30 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa internal partainya akan tetap solid menghadapi pemilu 2019 meski ada pihak-pihak yang ingin memecah belah.

Hal itu dia ungkapkan menanggapi sejumlah kader PAN di daerah yang mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, sejak awal PAN mengusung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kalau ada upaya-upaya untuk memecah belah di internal Partai Amanat Nasional percuma saja karena hal itu tidak akan memengaruhi terhadap soliditas dan kekompakan dari Partai Amanat Nasional," ujar Viva saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Baca juga: PAN Resmi Copot Ketua DPW Kalsel karena Ia Dukung Jokowi

Menurut Viva, peristiwa sejumlah kader PAN yang berbeda pandangan terkait dukungan partai di Pilpres 2019 merupakan dinamika politik yang biasa terjadi.

Meski demikian, ia memastikan DPP telah mengambil sikap terhadap para kader di daerah yang keputusannya tak sesuai dengan kebijakan pimpinan pusat.

DPP telah menunjuk pelaksana tugas pasca-pencopotan Muhidin dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN.

Muhidin dicopot karena mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Ya, di dalam perjuangan politik kan biasa seperti itu. Seluruh partai juga mengalami dinamika, tetapi perlu kami tegaskan PAN itu solid dalam rangka perjuangan politik di pemilu 2019," kata Viva.

Baca juga: PAN: Mereka Bukan Kader, Mungkin Orang yang Disewa, Dipakaikan Baju PAN untuk Foto

Sebelumnya, sejumlah kader PAN di daerah memiliki sikap politik yang berbeda dengan DPP terkait Pilpres 2019.

Mereka secara terang menyatakan dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meski DPP sejak awal memberikan dukunga ke pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

DPW PAN Kalimantan Selatan dan DPD PAN Kabupaten Tanah Bumbu telah mendeklarasikan dukungan.

Kemudian, sebanyak 25 orang yang mengaku sebagai kader PAN Sumatera Selatan mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: PAN Sebut Pendukung Jokowi Bukan Kader, Ini Kata Jubir Jokowi-Maruf

Namun, Wakil Ketua Bidang Hukum DPW PAN Sumatera Selatan, Darussalam mengatakan, 25 orang itu tidak termasuk dalam daftar kader DPW PAN Sumsel.

Bahkan, ia juga tak mengenal siapa saja yang mendukung salah satu capres dan cawapres menggunakan nama partai PAN di luar keputusan partai.

Dengan kejadian tersebut, DPW PAN Sumsel akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan 25 orang itu ke pihak Kepolisian.

"Jelas PAN sangat dirugikan, di mata masyarakat kami tidak konsisten. Kami akan laporkan dugaan penipuan pasal 378 KUHP, karena mencatut nama partai untuk kepentingan pribadi," ujar Darussalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com