PSI: Larangan Poligami Tidak Melanggar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, larangan poligami yang menjadi komitmen pihaknya tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Sebab, praktik poligami yang selama ini terjadi di Indonesia dinilai berujung pada kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

PSI ingin larangan tersebut dimulai dari pejabat dan aparatur sipil negara (ASN).

"Sedari awal, PSI mengutamakan perempuan di panggung politik. PSI menolak poligami karena praktiknya berujung pada penyengsaraan dan pelarangan tersebut tidak melanggar HAM," kata Juru Bicara PSI Dara A.K Nasution dalam diskusi bertajuk "Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?" di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Baca juga: PSI Janji Perjuangkan Larangan Poligami bagi Pejabat Publik hingga ASN

Dalam hal ini, lanjut Dara, pejabat dan ASN merupakan perwakilan rakyat dan bekerja dengan dibiayai oleh negara.

Oleh karena itu, pelarangan poligami ini harus dimulai dari pejabat publik yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan.

"Setelah memulai kultur pelarangan poligami dari internal partai, PSI ingin nantinya mereka dilarang berpoligami. Mereka adalah pejabat negara dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya untuk tidak melakukan praktik poligami," ujar dia.

Baca juga: PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat

Sebelumnya, isu ini muncul dalam pidato politik Ketua Umum PSI Grace Natalie di Surabaya, Selasa (11/12/2018).

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," kata Grace.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," tambah Grace.

Grace mengatakan, di tengah berbagai kemajuan, masih banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah praktik poligami.