Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disandera 2 Bulan 26 Hari, Usman Akhirnya Bisa Kembali ke Keluarganya

Kompas.com - 14/12/2018, 10:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usman Yunus akhirnya bisa berkumpul lagi bersama keluarganya setelah mengalami penyanderaan selama 2 bulan 26 hari oleh kelompok kriminal bersenjata di Filipina Selatan.

Kementerian Luar Negeri, Kamis (13/12/2018), melaksanakan acara serah terima kepada keluarga di Manila. Acara dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri M. Fachir.

Berdasarkan siaran pers resmi Kemenlu, Jumat (14/12/2018), keluarga Usman didatangkan  dari kampung halaman di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat.

Baca juga: 5 Fakta Kisah Jimmi Usai Disandera KKB, Dihujani Tembakan hingga Penyerangan Pos TNI

Kepulangan Usman ke Tanah Air pun didampingi langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Filipina yang berkedudukan di Manila, Sonny Sarundajang.

"Terima kasih Bapak Presiden dan Bu Menlu, saya hampir putus asa. Alhamdulillah suami saya bebas ya," ujar istri Usman, Julianti, kepada Wamenlu Fahir, usai dipertemukan dengan Usman.

Usman bersama seorang WNI lainnya diculik oleh kelompok kriminal bersenjata di perairan dekat Pulau Gaya, Samporna, Sabah, 11 September 2018 lalu. Usman dibebaskan tanggal 7 Desember 2018.

Baca juga: Konflik karena Penggunaan Trawl, Tiga Kapal Nelayan Disandera

Usman Yunus akhirnya bisa berkumpul lagi bersama keluarganya setelah mengalami penyanderaan selama 2 bulan 26 hari oleh kelompok kriminal bersenjata di Filipina Selatan. Usman bersama seorang WNI lainnya diculik oleh kelompok kriminal bersenjata di perairan dekat Pulau Gaya, Samporna, Sabah, 11 September 2018 lalu.
Dok. Kemenlu Usman Yunus akhirnya bisa berkumpul lagi bersama keluarganya setelah mengalami penyanderaan selama 2 bulan 26 hari oleh kelompok kriminal bersenjata di Filipina Selatan. Usman bersama seorang WNI lainnya diculik oleh kelompok kriminal bersenjata di perairan dekat Pulau Gaya, Samporna, Sabah, 11 September 2018 lalu.

Usman kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Angkatan Bersenjata di Jolo, Sulu, Filipina Selatan. Selanjutnya ia dibawa ke Manila guna menyelesaikan administrasi keimigrasian untuk pemulangannya ke Tanah Air.

Duta Besar RI untuk Filipina Sonny Sarundajang mengatakan, pembebasan Usman itu dilaksanakan berdasarkan koordinasi langsung dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

"Atas arahan Menlu, saya berkomunikasi langsung dengan Presiden Duterte untuk mengupayakan pembebasan. Karena itu semua pihak di Filipina mendukung upaya yang kita lakukan," ujar Sarundajang.

Baca juga: Jatuh Bangun Evakuasi Sandera dan Upaya Pengejaran Kelompok Bersenjata

 

Sementara itu, Wamenlu Fachir mengungkapkan alasan mengapa proses pembebasan Usman bisa memakan waktu lama.

"Pemerintah menggunakan seluruh asetnya dalam rangka membebaskan  para sandera. Tapi situasi di  Filipina Selatan akibat darurat militer, membuat upaya harus dilakukan secara sangat hati-hati guna memastikan keselamatan sandera," ujar Fachir.

Semenjak tahun 2016 hingga November 2018 sendiri, ada sebanyak 34 WNI disandera di Filipina Selatan. Sebanyak 33 di antaranya sudah berhasil dibebaskan.

Baca juga: Alasan WNI Nekat Jadi TKI Ilegal di Malaysia: Ingin Gaji Tinggi hingga Minimnya Lapangan Kerja

Fachir menegaskan, pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan pembebasan WNI yang masih disandera.

Pada saat yang sama, KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau terus menghimbau supaya WNI yang bekerja sebagai nelayan di  wilayah Sabah untuk tidak melaut hingga adanya jaminan keamanan dari otoritas Malaysia.

Kompas TV Informasi dari penyanderaan warga desa di Papua yang disebut pemerintah dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com