Disandera 2 Bulan 26 Hari, Usman Akhirnya Bisa Kembali ke Keluarganya

Kementerian Luar Negeri, Kamis (13/12/2018), melaksanakan acara serah terima kepada keluarga di Manila. Acara dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri M. Fachir.

Berdasarkan siaran pers resmi Kemenlu, Jumat (14/12/2018), keluarga Usman didatangkan  dari kampung halaman di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat.

Kepulangan Usman ke Tanah Air pun didampingi langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Filipina yang berkedudukan di Manila, Sonny Sarundajang.

"Terima kasih Bapak Presiden dan Bu Menlu, saya hampir putus asa. Alhamdulillah suami saya bebas ya," ujar istri Usman, Julianti, kepada Wamenlu Fahir, usai dipertemukan dengan Usman.

Usman bersama seorang WNI lainnya diculik oleh kelompok kriminal bersenjata di perairan dekat Pulau Gaya, Samporna, Sabah, 11 September 2018 lalu. Usman dibebaskan tanggal 7 Desember 2018.

Usman kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Angkatan Bersenjata di Jolo, Sulu, Filipina Selatan. Selanjutnya ia dibawa ke Manila guna menyelesaikan administrasi keimigrasian untuk pemulangannya ke Tanah Air.

Duta Besar RI untuk Filipina Sonny Sarundajang mengatakan, pembebasan Usman itu dilaksanakan berdasarkan koordinasi langsung dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

"Atas arahan Menlu, saya berkomunikasi langsung dengan Presiden Duterte untuk mengupayakan pembebasan. Karena itu semua pihak di Filipina mendukung upaya yang kita lakukan," ujar Sarundajang.

Sementara itu, Wamenlu Fachir mengungkapkan alasan mengapa proses pembebasan Usman bisa memakan waktu lama.

"Pemerintah menggunakan seluruh asetnya dalam rangka membebaskan  para sandera. Tapi situasi di  Filipina Selatan akibat darurat militer, membuat upaya harus dilakukan secara sangat hati-hati guna memastikan keselamatan sandera," ujar Fachir.

Semenjak tahun 2016 hingga November 2018 sendiri, ada sebanyak 34 WNI disandera di Filipina Selatan. Sebanyak 33 di antaranya sudah berhasil dibebaskan.

Fachir menegaskan, pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan pembebasan WNI yang masih disandera.

Pada saat yang sama, KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau terus menghimbau supaya WNI yang bekerja sebagai nelayan di  wilayah Sabah untuk tidak melaut hingga adanya jaminan keamanan dari otoritas Malaysia.