Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Banyak yang Ketakutan dengan Kebijakan Satu Peta

Kompas.com - 11/12/2018, 13:47 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyebut, banyak pihak yang merasa khawatir dengan kebijakan Satu Peta yang akhirnya diresmikan pemerintah.

"Inilah kenapa bertahun-tahun kebijakan satu peta ini tidak terealisasi. Sebab, banyak kepentingan, banyak ketakutan, dan kekhawatiran dari yang khawatir," kata Presiden Jokowi saat meresmikan kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Jokowi menjelaskan, kebijakan satu peta ini akan membuat pembangunan nasional lebih terencana.

Di samping itu, secara detail akan diketahui pula siapa saja pemilik-pemilik lahan atau konsesi yang ada di Indonesia.

"Misalnya, ini misalnya, Ibu Sri Mulyani memiliki tanah di mana, ketahuan semuanya. Pak Ketua DPR punya konsensi di mana saja, ketahuan semuanya," kata Jokowi.

"Lama-lama akan kelihatan semuanya nanti. Tapi, yang bisa buka hanya saya," tambah mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Jokowi, salah satu masalah yang menonjol di Indonesia adalah tumpang-tindih pemanfaatan lahan.

Masalah ini sangat ia rasakan saat memantau pembangunan proyek-proyek infrastruktur selama empat tahun terakhir.

"Saya semakin sadar negara kita terlalu banyak tumpang-tindih pemanfaatan lahan, di mana-mana urusannya itu. Dengan one map policy ini kami harapkan tumpang-tindih ini bisa selesai," katanya.

Ia mencontohkan, di Pulau Kalimantan saja dari luas lahan 19,3 persen mengalami tumpang-tindih pemanfaatan. Belum lagi urusan perbatasan antardesa atau kecamatan.

Oleh karena itu, Jokowi menilai kebijakan satu peta ini sangat penting untuk persoalan tumpang-tindih pemanfaatan lahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelajar SMK Lingga yang Selamat dari Kecelakaan Tiba di Depok, Disambut Tangis Orangtua

Pelajar SMK Lingga yang Selamat dari Kecelakaan Tiba di Depok, Disambut Tangis Orangtua

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com