Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg PSI: Sekarang Saatnya Publik yang "Ngamplopin" Partai Politik

Kompas.com - 07/12/2018, 14:23 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mikhail Gorbachev Dom, mengatakan, partainya menerapkan sistem pembiayaan politik dari masyarakat. Masyarakat bisa menyumbang untuk mendukung segala kegiatan politik PSI.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai pendapat politisi yang ingin negara membiayai partai politik. Mikhail mengatakan, seharusnya negara tidak perlu menanggung seluruhnya.

"Harus di-mix ya, jadi ada berapa persen yang dibiayai negara. Tapi kita sih mendorong partisipasi publik," ujar ujar Mikhail di Kompleks Parlemen, Jumat (7/12/2018).

"Sekarang saatnya publik yang ngamplopin partai politik," tambah dia.

Baca juga: Caleg PSI Bersedia Tak Dibayar dan di-PAW jika Berkinerja Buruk di DPR

Mikhail mengatakan, paradigma bahwa partai politik yang memberikan uang kepada masyarakat harus diubah. Sebaliknya, justru masyarakat yang berpartisipasi membantu perjuangan partai politik dalam pemilihan umum.

Menurut Mikhail, sistem ini membuat PSI dipantau lebih ketat oleh masyarakat. Kader PSI pun akan berhati-hati dalam memperjuangkan aspirasi publik jika nantinya berhasil masuk parlemen.

"Dengan begitu, saya enggak punya lagi ketergantungan kepada yang lain, saya hanya harus melayani rakyat karena pemodal saya rakyat," ujar dia.

Kompas TV Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, siap menghadapi proses hukum.Sebelumnya, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia melalui kuasa hukum, Eggi Sudjana, melaporkan Grace ke Bareskrim Polri atastuduhan dugaan penistaan agama.<br /> <br /> Tuduhan ini dilayangkan usai PSI menyatakan sikapnya untuk menolak keberadaan peraturan daerah berbasis agama tertentu.<br /> <br /> Grace menegaskan tidak ada niat untuk mendiskreditkan kehadiran agama. Menurut Grace, penolakan ini sebagai wujud perjuangan PSI memerangi intoleransi di Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com