Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg PSI Bersedia Tak Dibayar dan di-PAW jika Berkinerja Buruk di DPR

Kompas.com - 07/12/2018, 13:33 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya janji jika terpilih menjadi wakil rakyat di DPR.

Para caleg dari PSI bersedia tidak digaji jika dinilai berkinerja buruk di parlemen nanti. Tidak hanya itu, mereka siap diganti dengan caleg lain yang lebih baik jika tidak bisa menjalankan tugas di DPR.

"Kalau misalnya nanti PSI masuk (DPR), kita rela nih enggak dibayar kalau misalnya kita enggak bisa menghasilkan umpanya UU yang berkualitas," ujar salah satu caleg PSI, Mikhail Gorbachev Dom, di kompleks parlemen, Jumat (7/12/2018).

"Kalau Prolegnas 20 kita cuma beresin 5, kita rela nih enggak dibayar bahkan kita rela di-PAW (Pergantian Antar Waktu)," tambah Mikhail.

Salah satu ukuran kinerja menurut PSI adalah penyelesaian Undang-Undang di DPR. Caleg PSI lainnya, Sigit Widodo, mengatakan jumlah undang-undang yang berhasil disahkan DPR semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, anggaran untuk DPR justru semakin besar.

"Tahun lalu anggaran DPR RI itu Rp 4,7 triliun, tahun ini Rp 5,7 triliun. Kita bego-begoan saja deh, dengan biaya Rp 5,7 triliun kok cuma 4 Undang Undang?" ujar Sigit.

Baca juga: Datangi DPR, Caleg PSI Minta Rincian Uang Negara yang Dipakai Wakil Rakyat

Hari ini, sejumlah caleg PSI datang ke DPR untuk meminta data anggaran yang dipakai legislator. Tepatnya, mereka meminta laporan biaya kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses.

Kemudian juga laporan penggunaan biaya kunjungan luar negeri semua anggota DPR. PSI juga meminta laporan biaya yang digunakan untuk setiap rapat dan sidang paripurna di DPR.

Terakhir, PSI meminta data mengenai besar tunjangan untuk anggota DPR setiap menghadiri rapat dan sidang paripurna. PSI berencana mengelaborasi data yang akan didapatkan tersebut untuk riset.

Kompas TV Kedatangan rombongan komisi pemberantasan korupsi ke gedung DPP partai solidaritas Indonesia disambut jajaran pengurus PSI. KPK yang diwakili direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi KPK, Sujanarko, menyatakan, 69% orang yang ditangkap KPK berlatar belakang parpol. Meski meyakini PSI sudah mempunyai sistem kaderisasi yang baik, namun KPK tetap menghimbau PSI mempunyai sistem integritas partai yang mengutamakan pencegahan korupsi.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com