Caleg PSI Bersedia Tak Dibayar dan di-PAW jika Berkinerja Buruk di DPR - Kompas.com

Caleg PSI Bersedia Tak Dibayar dan di-PAW jika Berkinerja Buruk di DPR

Kompas.com - 07/12/2018, 13:33 WIB
Para caleg PSI mendatangi kompleks parlemen untuk meminta data soal penggunaan anggaran negara oleh anggota DPR, Jumat (7/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Para caleg PSI mendatangi kompleks parlemen untuk meminta data soal penggunaan anggaran negara oleh anggota DPR, Jumat (7/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) punya janji jika terpilih menjadi wakil rakyat di DPR.

Para caleg dari PSI bersedia tidak digaji jika dinilai berkinerja buruk di parlemen nanti. Tidak hanya itu, mereka siap diganti dengan caleg lain yang lebih baik jika tidak bisa menjalankan tugas di DPR.

"Kalau misalnya nanti PSI masuk (DPR), kita rela nih enggak dibayar kalau misalnya kita enggak bisa menghasilkan umpanya UU yang berkualitas," ujar salah satu caleg PSI, Mikhail Gorbachev Dom, di kompleks parlemen, Jumat (7/12/2018).

"Kalau Prolegnas 20 kita cuma beresin 5, kita rela nih enggak dibayar bahkan kita rela di-PAW (Pergantian Antar Waktu)," tambah Mikhail.

Salah satu ukuran kinerja menurut PSI adalah penyelesaian Undang-Undang di DPR. Caleg PSI lainnya, Sigit Widodo, mengatakan jumlah undang-undang yang berhasil disahkan DPR semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, anggaran untuk DPR justru semakin besar.

"Tahun lalu anggaran DPR RI itu Rp 4,7 triliun, tahun ini Rp 5,7 triliun. Kita bego-begoan saja deh, dengan biaya Rp 5,7 triliun kok cuma 4 Undang Undang?" ujar Sigit.

Baca juga: Datangi DPR, Caleg PSI Minta Rincian Uang Negara yang Dipakai Wakil Rakyat

Hari ini, sejumlah caleg PSI datang ke DPR untuk meminta data anggaran yang dipakai legislator. Tepatnya, mereka meminta laporan biaya kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses.

Kemudian juga laporan penggunaan biaya kunjungan luar negeri semua anggota DPR. PSI juga meminta laporan biaya yang digunakan untuk setiap rapat dan sidang paripurna di DPR.

Terakhir, PSI meminta data mengenai besar tunjangan untuk anggota DPR setiap menghadiri rapat dan sidang paripurna. PSI berencana mengelaborasi data yang akan didapatkan tersebut untuk riset.

Kompas TV Kedatangan rombongan komisi pemberantasan korupsi ke gedung DPP partai solidaritas Indonesia disambut jajaran pengurus PSI. KPK yang diwakili direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi KPK, Sujanarko, menyatakan, 69% orang yang ditangkap KPK berlatar belakang parpol. Meski meyakini PSI sudah mempunyai sistem kaderisasi yang baik, namun KPK tetap menghimbau PSI mempunyai sistem integritas partai yang mengutamakan pencegahan korupsi.

 

 


Terkini Lainnya


Close Ads X