Kompas.com - 07/12/2018, 13:33 WIB
Para caleg PSI mendatangi kompleks parlemen untuk meminta data soal penggunaan anggaran negara oleh anggota DPR, Jumat (7/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Para caleg PSI mendatangi kompleks parlemen untuk meminta data soal penggunaan anggaran negara oleh anggota DPR, Jumat (7/12/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) punya janji jika terpilih menjadi wakil rakyat di DPR.

Para caleg dari PSI bersedia tidak digaji jika dinilai berkinerja buruk di parlemen nanti. Tidak hanya itu, mereka siap diganti dengan caleg lain yang lebih baik jika tidak bisa menjalankan tugas di DPR.

"Kalau misalnya nanti PSI masuk (DPR), kita rela nih enggak dibayar kalau misalnya kita enggak bisa menghasilkan umpanya UU yang berkualitas," ujar salah satu caleg PSI, Mikhail Gorbachev Dom, di kompleks parlemen, Jumat (7/12/2018).

"Kalau Prolegnas 20 kita cuma beresin 5, kita rela nih enggak dibayar bahkan kita rela di-PAW (Pergantian Antar Waktu)," tambah Mikhail.

Salah satu ukuran kinerja menurut PSI adalah penyelesaian Undang-Undang di DPR. Caleg PSI lainnya, Sigit Widodo, mengatakan jumlah undang-undang yang berhasil disahkan DPR semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, anggaran untuk DPR justru semakin besar.

"Tahun lalu anggaran DPR RI itu Rp 4,7 triliun, tahun ini Rp 5,7 triliun. Kita bego-begoan saja deh, dengan biaya Rp 5,7 triliun kok cuma 4 Undang Undang?" ujar Sigit.

Baca juga: Datangi DPR, Caleg PSI Minta Rincian Uang Negara yang Dipakai Wakil Rakyat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hari ini, sejumlah caleg PSI datang ke DPR untuk meminta data anggaran yang dipakai legislator. Tepatnya, mereka meminta laporan biaya kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses.

Kemudian juga laporan penggunaan biaya kunjungan luar negeri semua anggota DPR. PSI juga meminta laporan biaya yang digunakan untuk setiap rapat dan sidang paripurna di DPR.

Terakhir, PSI meminta data mengenai besar tunjangan untuk anggota DPR setiap menghadiri rapat dan sidang paripurna. PSI berencana mengelaborasi data yang akan didapatkan tersebut untuk riset.

Kompas TV Kedatangan rombongan komisi pemberantasan korupsi ke gedung DPP partai solidaritas Indonesia disambut jajaran pengurus PSI. KPK yang diwakili direktur pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi KPK, Sujanarko, menyatakan, 69% orang yang ditangkap KPK berlatar belakang parpol. Meski meyakini PSI sudah mempunyai sistem kaderisasi yang baik, namun KPK tetap menghimbau PSI mempunyai sistem integritas partai yang mengutamakan pencegahan korupsi.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.