Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Pembangunan Infrastruktur di Papua Tak Boleh Berhenti

Kompas.com - 06/12/2018, 23:07 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin menegaskan pembangunan infrastruktur di Papua tidak boleh terhenti karena adanya pembantaian pekerja yang sedang menuntaskan jalur Trans Papua di Nduga.

"Jangan sampai karena adanya penembakan kemudian ada keraguan atau berhenti membangun. Pembangunan harus berjalan terus," kata Ma'ruf Amin saat berbincang bersama media dirumahnya Jalan Situbondo, Jakarta, Kamis (6/12/2018), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur di Papua harus terus berjalan karena dibutuhkan masyarakat lokal.

Ma'ruf juga meminta aparat keamanan memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua.

"Pembangunan di sana sangat penting dalam rangka pemerataan fasilitas kepada masyarakat dan juga menghilangkan disparitas daerah. Jangan sampai kasus ini menimbulkan keraguan, harus dilanjutkan dan masyarakat Papua juga harus mendapatkan perlindungan prima, " jelasnya.

Ma'ruf mengaku prihatin atas pembunuhan 19 pekerja di Nduga. Menurut dia, pemerintah perlu menyampaikan penilaian secara utuh terkait dalang peristiwa tersebut.

"Sampai saat ini kita masih sebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Apakah bisa disebut pemberontak, itu harus keputusan negara supaya tidak terjadi perbedaan. Kita akan coba sampaikan ke pemerintah untuk bisa menyampaikan penilaian yang utuh," jelasnya.

Diberitakan, kelompok bersenjata di Papua, Sabtu (1/12/2018), membunuh 20 orang Kabupaten Nduga. Korban terdiri dari 19 pekerja proyek jembatan Kali Yigi-Kali Aurak di jalur Trans Papua. Satu korban jiwa lainnya adalah seorang orang personel TNI.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai korban penembakan kelompok bersenjata layak dihargai sebagai pahlawan pembangunan, karena mereka meninggal saat bertugas.<br /> <br /> Meski diwarnai insiden, JK menyebut proyek pembangunan Trans-Papua terus berlanjut.<br /> <br /> Jusuf Kalla memastikan polisi dan TNI akan bersinergi untuk menangkap kelompok bersenjata pelaku penembakan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com