Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Jamin Kesetaraan Kampanye Pemilu

Kompas.com - 04/12/2018, 19:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya menjamin kesetaraan dalam kampanye pemilu.

Upaya itu ditempuh melalui sejumlah cara, misalnya dengan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), iklan kampanye di media massa, atau kampanye metode rapat umum.

"Itu kan menjamin kompetisi ini berlangsung equal, sama, setara. Kamu boleh punya uang banyak, tapi kamu enggak boleh borong semua jatah iklan di TV, yang lain enggak kebagian," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Menanti Keputusan Akhir KPU soal Nasib Oesman Sapta Odang...

Arief menjelaskan, APK partai politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan difasilitasi KPU, termasuk jumlahnya.

Menurut Arief, peserta pemilu boleh memproduksi APK di luar yang difasilitasi KPU, tetapi jumlahnya harus sama antara satu dengan yang lain. Aturan tersebut berlaku untuk parpol maupun caleg. 

Hal ini, demi menjamin kesetaraan dalam kompetisi pemilu. Kalau si A kita kasih kesempatan menambah produksinya 10 item, maka si B juga diberi kesempatan yang sama 10 item," ujar Arief.

Fasilitasi iklan kampanye di media cetak maupun elektronik 21 hari jelang masa akhir kampanye, juga diatur oleh KPU. Supaya, setiap partai politik dan paslon mendapat porsi yang adil.

Baca juga: Sisa 4 Bulan Masa Kampanye, Jokowi-Ma’ruf Amin Turunkan Pasukan Infanteri

Hal itu juga dilakukan pada penyelenggaraan kampanye metode rapat umum, atau kampanye di ruang terbuka di hadapan orang banyak, yang juga baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa kampanye.

Selain untuk menjamin kesetaraan kampanye, kata Arief, fasilitasi sejumlah metode kampanye oleh KPU bertujuan agar peserta pemilu dapat menekan biaya kampanye.

"Jadi hal-hal tertentu kita batasi, Anda nggak perlu keluar uang, supaya Anda juga murah pemilunya, murah juga bagi kita, maka potensi dampak buruk pemilu bisa diminimalisasi," kata Arief.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat sambungan listrik ke warga miskin di Bogor, JawaBarat. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua warga mendapat aliran listrik. Sementara calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto juga memperhatikan ketersediaan listrik bagi masyarakat dengan mengupayakan kemandirian di sektor energi. Apa yang akan dilakukan kedua Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 menjamin ketersediaan energitermasuk listrik kepada seluruh masyarakat? Untuk membahasnya Sapa Indonesia Malam KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Kardaya Warnika, kemudian ada juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Maman Abdurrahman serta Direktur Eksekutif Institute for Essensial Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com