Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT Ke-47, Korpri Tagih Hadiah dari Presiden Jokowi

Kompas.com - 29/11/2018, 11:33 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tepat berusia 47 tahun pada Kamis (29/11/2018). Organsiasi itu pun menagih hadiah dari Presiden Joko Widodo.

Permintaan hadiah ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakhruloh dalam upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis.

Dalam upacara itu, Presiden Jokowi didaulat sebagai inspektur upacara. Setelah rangkaian upacara selesai, Zudan lalu memberikan kata sambutan dan menagih hadiah kepada Jokowi.

"Kami menunggu hadiah dari bapak. Salah satu hadiah yang sudah dinanti-nantikan oleh aparatur sipil negara seluruh Indonesia adalah peraturan pemerintah tentang organisasi Korpri," kata Zudan disambut tepuk tangan ribuan ASN yang hadir

Baca juga: Presiden Jokowi Minta ASN Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Menurut Zudan, saat ini peraturan itu sedang dalam proses finalisasi. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ini berharap, Presiden Jokowi segera menandatangani aturan itu apabila drafnya sudah rampung.

"Apabila peraturan pemerintah ini sudah selesai, Bapak boleh percaya pada kami Korpri akan terbang lebih tinggi, berlari lebih cepat dan akan melompat lebih jauh lagi," kata Zudan.

Baca juga: Presiden Jokowi Apresiasi ASN di Daerah Terpencil dan Pulau Terluar

Dalam kesempatan itu, Zudan juga meminta maaf apabila masih banyak ASN yang bekerja belum sesuai dengan harapan. Ia memastikan Korpri akan terus melakukan perbaikan.

"Saya memohon maaf banyak ASN yang belum bisa memenuhi harapan masyarakat, wabil khusus harapan Presiden. Mohon kami dimaafkan lahir batin. Kami ingin berbenah, kami ingin bekerja lebih baik, kami ingin menyempurnakan diri," kata Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com