Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: DPRD Punya Kantor, Jangan Sering Duduk di Kantor SKPD

Kompas.com - 26/11/2018, 20:38 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan anggota DPRD di seluruh pemerintah daerah berhati-hati soal korupsi.

Mereka diminta untuk tidak bermain-main dengan perencanaan anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hal ini disampaikan Tjahjo kepada ketua DPRD berbagai daerah yang hadir dalam pembekalan diklat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/11/2018). 

"Tolong kepada teman-teman ketua DPRD, anggota DPRD kan sudah punya kantor, tolong lah jangan sering-sering duduknya di kantor SKPD," ujar Tjahjo.

Tjahjo memahami, semua anggota Dewan memiliki konstituen. Dia mengingatkan pelaksanaan aspirasi masyarakat harus dilakukan sesuai dengan mekanisme penganggaran.

Dia tidak ingin kasus korupsi massal yang terjadi di Malang, Jambi, dan Sumatera Utara terulang kembali.

Baca juga: DPRD DKI Coret Anggaran Rp 500 Miliar untuk Beli Lahan Eks Kedubes Inggris

"Tolong ya itu yang terakhir. Ini perencanaan anggaran tolong, dirembuk dengan baik antara DPRD dan bupati, wali kota, gubernur," ujar Tjahjo.

Dalam pembekalan kepala daerah dan ketua DPRD, akan ada sesi materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tjahjo meminta kepala daerah dan ketua DPRD untuk memanfaatkan sesi itu sebaik mungkin.

Mereka diminta untuk bertanya sebebasnya kepada KPK agar tidak tersandung kasus korupsi.

Kompas TV Pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang dianggap menyinggung pengemudi ojek online terus menuai protes. Kali ini pengemudi ojek online di Kota Malang, Jawa Timur berunjuk rasa meminta Prabowo meminta maaf atas pernyataannya. Unjuk rasa para pengemudi ojek online ini digelar di depan Kantor DPRD Kota Malang Jawa Timur. Dalam orasinya mereka mengecam pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang mengaku sedih dengan beredarnya meme yang menggambarkan masa depan anak bangsa hanya menjadi pengemudi ojek setelah lulus sekolah. Pernyataan ini dinilai menghina profesi ojek online. Mereka mendesak Prabowo Subianto segera meminta maaf kepada pengemudi ojek online. Banyaknya unjuk rasa yang dilakukan para pengemudi ojek online di sejumlah daerah terkait pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto ditanggapi pasangannya yang merupakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno. Menurut Sandi apa yang dikatakan Prabowo hanya motivasi bagi pengemudi ojek online agar bisa meningkatkan perekenomin mereka. Pernyataan itu disampaikan Sandiaga saat menemui ratusan petani tebu di Desa Kedungjajang, Lumajang Jawa Timur. Sandi juga menyebut pengemudi ojek online merupakan profesi yang sangat mulia dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com