BSSN Ungkap Sejumlah Kerawanan Siber yang Jadi Ancaman Jelang Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Pemilu 2019, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut ada sejumlah kerawanan terkait teknologi yang menjadi ancaman.

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin mengatakan, era perkembangan teknologi dan informasi ini sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjalankan kejahatan, salah satunya terkait pelaksanaan Pemilu.

Kejahatan itu direncanakan untuk menyerang data informasi jaringan infrastruktur Pemilu. 

Tujuan penyerangan terhadap data ini adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Taktik yang digunakan penyerang, di antaranya hacking, social enginering, hingga malware.

Baca juga: Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

"Selain itu, penyerang juga menjalankan aksinya melalui diseminasi informasi dengan tujuan mengubah opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilu," kata Asep dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

"Taktik yang digunakan adalah memanfaatkan media online, yaitu dengan penyebaran informasi palsu, kebocoran info, dan menyebarkan ke orang lain," sambungnya.

Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, antara lain memperoleh keuntungan finansial, keinginan balas dendam, membuat konflik di media sosial, hingga mengalahkan lawan politik.

Menurut Asep, antisipasi terhadap ancaman tersebut bisa dilakukan dengan dua cara.

Pertama, melakukan koordinasi dengan provider komunikasi dan media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui internet service provider, serta provider media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Selain itu, kerja sama juga bisa dilakukan dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Kominfo.

Strategi kedua, yaitu pengamanan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini direalisasikan dengan pemasangan server pada infrastruktur IT di KPU, Bawaslu, dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Kata Asep, penting pula monitoring situs KPU dan Bawaslu selama 24 jam. 

Baca juga: Gelar Rakornas, Kemendagri Sebut Masih Banyak PR Jelang Pemilu

"Ini telah kita koordinasikan, di mana dalam pelaksanaannya, sistem sweeping pengawasan. Melakukan kolaborasi dengan kementarian lembaga terkait dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, langkah mewujudkan siber yang aman," ujar dia.

Tahapan Pemilu 2019 sudah pada tahap kampanye yang dimulai sejak 23 September 2018 dan berakhir 13 April 2019.

Pemungutan suara digelar serentak pada 17 April 2019. Setelahnya, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara.