Kompas.com - 20/11/2018, 23:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, penyandang disabilitas mental harus didata dan diberikan hak pilih dalam Pemilu. Dengan syarat, tidak ada surat keterangan petugas kesehatan yang mengatakan ia tidak mampu memilih.

Menurut Titi, syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Tidak ada persyaratan yang menyebutkan pemilih sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Artinya, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang disabilitas, wajib didata tanpa terkecuali.

"Persoalan mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya atau akan mencoblos atau tidak, adalah persoalan berbeda. Tapi negara harus memenuhi hak setiap warga negara untuk bisa didata sebagai pemilih pemilu 2019 adalah sebuah keniscayaan," kata Titi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/11/2018).

Baca juga: KPU: Penyandang Disabilitas Mental Wajib Bawa Rekomendasi Dokter saat Mencoblos

Berdasar pakar psikiatri, disabilitas mental adalah sebuah kondisi episodik, atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut diri mereka.

Oleh karena itu, kata Titi, harus diluruskan lagi perspektif dan paradigma masyarakat soal pemilih disabilitas mental.

Adanya pihak-pihak yang selama ini menertawai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, menurut dia, sesungguhnya memperlihatkan kedangkalan dan ketidaktahuan mereka soal gangguan jiwa/penyandang disabilitas yang juga bisa hidup normal asal didukung proses pemulihan optimal.

Baca juga: KPU Temui Kendala dalam Mendata Pemilih Penyandang Disabilitas Mental

Titi mengatakan, sudah sepantasnya KPU sebagai organ dan alat negara mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi, yaitu memandang penyandang disabilitas mental sama seperti manusia lain yang punya hak berpolitik melalui pemilihan umum.

"Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam interaksi dengan disabilitas dalam pemilu sangat penting, sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas. Dimana hasilnya, penyandang disabilitas dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara," tutur Titi.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, penyandang disabilitas mental wajib membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca juga: Bawaslu Akan Awasi KPU untuk Perhatikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental

Surat tersebut, harus menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental sedang dalam kondisi yang sehat. Hal itu sebagai salah satu syarat mereka dapat menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019.

Tetapi, kata Pramono, jika yang bersangkutan tak memiliki surat rekomendasi dari dokter yang menyatakan kondisi kesehatan mentalnya, maka mereka tak bisa menggunakan hak pilih.

Namun demikian, Pramono memastikan, pihaknya sudah memasukkan nama pemilih disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Nasional
Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Tak Takut dengan Potensi Resesi pada 2023

Wapres Minta Masyarakat Tak Takut dengan Potensi Resesi pada 2023

Nasional
Wacana TNI Aktif Masuk Pemerintahan: Diusulkan Luhut, Dimentahkan Jokowi

Wacana TNI Aktif Masuk Pemerintahan: Diusulkan Luhut, Dimentahkan Jokowi

Nasional
Ada 4 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J, Terbuka Kemungkinan Tersangka Baru untuk Perkara Turunan

Ada 4 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J, Terbuka Kemungkinan Tersangka Baru untuk Perkara Turunan

Nasional
Tito Karnavian Ingatkan Penjabat Kepala Daerah agar Tak Korupsi

Tito Karnavian Ingatkan Penjabat Kepala Daerah agar Tak Korupsi

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Wapres: Polri Sudah Melaksanakan Permintaan Presiden

Soal Kasus Brigadir J, Wapres: Polri Sudah Melaksanakan Permintaan Presiden

Nasional
Pengacara: Bharada E Minta Keluarganya Menghilangkan Diri

Pengacara: Bharada E Minta Keluarganya Menghilangkan Diri

Nasional
Polri: 31 Polisi Sudah Terbukti Langgar Etik Olah TKP Tewasnya Brigadir J

Polri: 31 Polisi Sudah Terbukti Langgar Etik Olah TKP Tewasnya Brigadir J

Nasional
Bentuk Tim Khusus soal Bansos dan PUB, Kemensos Libatkan KPK hingga PPATK

Bentuk Tim Khusus soal Bansos dan PUB, Kemensos Libatkan KPK hingga PPATK

Nasional
Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Nasional
Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.