Kata Istana soal Banyak Kepala Daerah Pendukung Jokowi Ditangkap KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Tertangkapnya Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu menambah daftar kepala daerah pendukung Jokowi yang terjerat masalah korupsi.

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin, Wali Kota Pasuruan Setiyono, dan Bupati Malang Rendra Kresna yang semuanya adalah pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, tidak ada hubungan antara pilihan politik di Pilpres dengan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Kata Timses soal Bawaslu yang Minta Kepala Daerah Riau Pendukung Jokowi Disanksi

Siapa pun yang melakukan korupsi harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Harus bedakan pilihan politik dan penegakan hukum. Ini ada di domain penegakan hukum. Ada orang yang pilihan politik masing-masing. Enggak ada hubungannya menurut saya," kata Johan di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).

Johan menegaskan, Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar para kepala daerah tidak menerima suap dan melakukan korupsi.

"Presiden selalu menekankan dalam pertemuan bersama kepala daerah jangan main-main dengan uang negara, jangan main-main dengan uang rakyat. Jadi Presiden justru mengajak kepala daerah dalam kaitan penggunaan alokasi anggaran baik APBN, APBD," kata Johan.

Baca juga: Mendagri Persilakan Bawaslu Panggil 11 Kepala Daerah Pendukung Jokowi

Johan mengatakan, Kepala Negara juga selalu berpesan kepada kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.

"Itu kan sudah firm. Kalau kemudian ada yang ditangkap itu ya bupati, wali kotanya yang enggak benar. Tapi kebijakan di pusat sendiri, yang disampaikan Presiden, penggunaan anggaran bahkan kepada menterinya disampaikan dalam rapat-rapat," kata Johan.