Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Enggan Janji soal Kenaikan Gaji Guru

Kompas.com - 21/11/2018, 18:34 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak mau mengumbar janji soal gaji guru.

Sebelumnya, salah seorang Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sara mengusulkan gaji guru naik hingga Rp 20 juta. 

Prabowo mempertanyakan sumber uang jika kenaikan gaji tersebut benar-benar terlaksana. Padahal, ia menuturkan, Indonesia masih berutang sebesar Rp 1 triliun per hari.

"Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana? Kita utang terus, tiap hari utang kita Rp 1 triliun," ujarnya saat ditemui di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: Kata Timses soal Kebijakan Prabowo Terkait China jika Terpilih sebagai Presiden

Maka dari itu, ia tidak mau mengumbar janji saat kampanye. Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak ingin berbohong kepada rakyat.

"Jadi kalau saya omong janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat," terangnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa gaji guru menjadi salah satu yang jadi perhatian tim Prabowo-Sandi.

Ia menjelaskan bahwa gaji guru di Indonesia sangat rendah.

"Saya menemukan guru bergaji satu bulan Rp 200 ribu, guru honorer di daerah pun tidak tiap bulan dibayar. Kadang dua bulan sekali dan tiga bulan sekali," terang dia.

Baca juga: Menteri Basuki Setuju dengan Prabowo soal Banjir Jakarta

Padahal, kualitas pendidikan anak muda Indonesia bergantung pada guru-guru tersebut. Oleh sebab itu, memastikan kesejahteraan para guru menjadi salah satu fokus bagi tim Prabowo-Sandi.

"Saya kira prinsip bahwa profesi guru harus mendapatkan tingkat kesejahteraan bagus, itu jadi konsentrasi kita, karena guru penentu masa depan bangsa. Kualitas pendidikan kita ditentukan guru," ungkapnya.

Kompas TV Sampai kapan kampanye Pilpres diisi oleh baku sindir tak bermutu? dan kapan publik akan mendengar visi dan misi bermutu sehingga mereka bisa dengan mantap menentukan pilihanya di Pilpres 2019? Untuk membahasnya sudah hadir di studio KompasTV juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade kemudian ada direktur hukum dan advokasi Jokowi-Maruf Amin Irfan Pulungan dan peneliti Perludem Fadil Ramadhanil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com