Kata Timses soal Kebijakan Prabowo Terkait China jika Terpilih sebagai Presiden

Kompas.com - 21/11/2018, 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto, Rizal Darmaputra, menyatakan, pasangan capres dan cawapresnya akan menjalin kerja sama dengan China jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Rizal dalam diskusi bertajuk Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024 di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Rizal mengaku sempat diundang oleh salah satu lembaga di China beberapa waktu lalu dan ditanya apakah Prabowo akan menjalin kerja sama dengan China jika terpilih sebagai presiden.

Kata Rizal, Prabowo menjawab akan menjalin kerja sama dengan negara tersebut.

Baca juga: Sebut Demokrasi Mulai Tercoreng, Ini Kata Prabowo

Ia pun menjawab Prabowo akan menjalin kerja sama dengan China bila terpilih.

"Kami merujuk pada bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Duta Besar China. Itu berlangsung dengan cukup hangat. Dan cukup baik, dan saya sampaikan juga bahwa sepanjang tidak mengganggu ketersediaan kerja bagi penduduk lokal, saya pikir itu tidak masalah," kata Rizal.

Namun, Rizal mengatakan, kerja sama dengan China juga perlu ditinjau dari sudut pandang pertahanan.

Apalagi, saat ini China sedang menjalankan ekspansi ekonomi politiknya ke berbagai penjuru dunia dengan kebijakan One Belt One Road (OBOR).

Baca juga: Menperin Bantah Tudingan Prabowo soal Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Penjelasannya

Hal itu meliputi kerja sama di bidang perdagangan dan pembangunan infrastruktur yang menjadikan China sebagai mitra utama beberapa negara di dunia.

Ia mencontohkan pembelian Pelabuhan Piraeus di Yunani oleh China karena bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut.

Rizal mengatakan, pembelian pelabuhan tersebut tak hanya mengancam kedaulatan Yunani, tetapi juga negara-negara Eropa yang berada di sekitarnya.

"Itu tahun lalu saya bertemu dengan salah satu deputi Kementerian Pertahanan Perancis, Beliau menyampaikan juga bahwa dengan diserahkannya pelabuhan Yunani ini ke China dalam pengelolaannya, tidak hanya menjadi permasalahan keamanan buat domestik Yunani sendiri," ujar dia.

"Ini yang tentu kita tidak ingin terjadi. Pemberian pembangunan infrastruktur kemudian tentu harus memiliki suatu perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dan tak merugikan kedaulatan nasional," lanjut dia.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X