KPU Upayakan Pemutakhiran DPT Sulteng Rampung dalam Sebulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 selama 30 hari ke depan, terhitung sejak 15 November 2018.

Selama masa tersebut, KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Seperti diketahui, KPU sejauh ini belum melakukan pemutakhiran data pemilih di tiga wilayah di Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu, Kabulaten Donggala, dan Sigi, lantaran tidak berjalannya proses administrasi di daerah tersebut akibat gempa dan tsunami di akhir September lalu.

"Waktu satu bulan ini kita maksimalkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di Sulteng," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Baca juga: Penetapan DPT Diperpanjang 30 Hari, Ini Rencana KPU

Pramono mengatakan, pemerintah daerah setempat telah berencana untuk berkonsolidasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) wilayah terdampak gempa, untuk melakukan pemutakhiran data administrasi penduduk.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, pihaknya dalam masa tanggap darurat bencana memang belum melakukan pemutakhiran data pemilih.

Tetapi, dengan berakhirnya masa tanggap darurat, maka KPU berupaya untuk melakukan penyempurnaan data.

"Contohnya, data korban bencana yang meninggal itu kan sudah ada. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang memiliki data tersebut untuk kemudian nanti kita lihat di DPT kita," ujar Viryan.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman juga mengatakan, pihaknya tidak bisa memutakhirkan data pemilih lantaran ada sejumlah desa yang hilang. Kondisi itu mengakibatkan ribuan penduduk meninggal dunia, sejumlah warga hilang, dan lainnya pindah domisili.

Namun, jumlah penduduk yang meninggal dan hilang hingga saat ini belum dapat dipastikan.

Baca juga: KPU Belum Bisa Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Sulteng

Gempa dan tsunami juga mengakibatkan proses administrasi penduduk menjadi lumpuh. Banyak warga yang kehilangan KTP serta Kartu Keluarga (KK) mereka.

Padahal, dalam melakukan pemutakhiran data, KPU harus berdasar pada data administrasi penduduk setempat.

Belum lagi, ada kemungkinan warga di tiga wilayah tersebut sampai saat ini masih mengalami trauma dan beban psikologis pascabencana.