Biaya Cetak Kartu Nikah Diminta Jangan Dibebankan ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah mengatakan, biaya penerbitan kartu nikah jangan membebani masyarakat.

Menurut dia, pemerintah harus memikirkan agar masyarakat tak mengeluarkan biaya tambahan untuk menebus kartu nikah.

"Kartu nikah itu kan bukan menggantikan surat nikah. Nah, berarti ada biaya lain untuk membuat identitas tambahan dan itu jangan sampai dibebankan ke masyarakat," kata pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/11/2018).

Menurut Miftahul, selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat tanda identitas baru. Maka dari itu, masyarakat tak boleh ditambah bebannya oleh keharusan membayar pencetakan kartu nikah

"Pemerintah harus berpikir, kalau mau inovasi, ya inovasi sekalian. Tetapi inovasi itu jangan sampai membebani masyarakat," tutur Lina.

Selain itu, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini juga mencermati jika kartu nikah ke depanya akan mengganti surat nikah, maka Undang-Undang (UU) soal surat nikah harus diganti. Alhasil, pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi guna memperbarui UU.

Di sisi lain, Lina menyarankan kepada pemerintah untuk mencetak kartu nikah dengan kualitas yang baik.

Baca juga: Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui tentang Kartu Nikah

Pasalnya, buku nikah yang dibuat pemerintah rentan rusak, misalnya terkena air sehingga tulisan yang tertera di surat menjadi luntur.

Adapun Kemenag secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah pada 8 November 2018.

Kemenag menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.