Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Wapres AS, Jokowi Minta Produk Indonesia Tak Dikenai Pajak

Kompas.com - 14/11/2018, 21:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

SINGAPURA, KOMPAS.com - Indonesia meminta Amerika Serikat untuk terus memberikan fasilitas generalized system of preferences (GSP) bagi produk-produk Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung hal tersebut saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence di sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (14/11/2018).

"Presiden mengharapkan agar Amerika masih bisa terus memberikan fasilitas GSP bagi Indonesia. Karena GSP ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk Amerika," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, seusai pertemuan bilateral.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Wapres AS Mike Pence Bertemu secara Mendadak, Apa yang Dibahas?

Dikutip dari situs Office of The United States Trade Representatives, GSP adalah sebuah kebijakan pemerintah AS dalam memberikan peluang kepada negara-negara miskin membangun perekonomian di dalam negeri mereka melalui perdagangan. 

GSP adalah cara yang paling tua dan paling banyak digunakan AS dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara itu. Lewat GSP, maka produk dari negara-negara ekonomi lemah itu akan diberikan fasilitas bebas pajak dan cukai untuk dijual di Amerika. 

Permintaan Indonesia soal GSP pada ini disampaikan di sela topik perbincangan mengenai perdagangan Indonesia dan Amerika yang seharusnya bersifat saling melengkapi dan saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja.

Menlu Retno menambahkan, pendekatan Indonesia melobi AS agar tetap memberikan fasilitas GSP bagi produk Indonesia adalah pendekatan yang tidak akan menimbulkan resistensi bagi AS sendiri.

"Presiden menekankan kalau kita memakai pendekatan yang serius ya, maka mungkin malah akan justru menjadikan situasi yang lebih buruk," ujar Retno.

Baca juga: 45 Menit Bertemu, Ini Isi Pembicaraan Jokowi dengan Vladimir Putin

Wapres Pence sendiri, menurut Retno, merespons baik permintaan Presiden Jokowi tersebut. Meski tidak spesifik merespons mengenai GSP, namun Wapres Pence menyatakan komitmennya dalam hal perdagangan Indonesia-Amerika yang harus saling melengkapi dan menguntungkan.

"Tidak secara spesifik merespons GSP. Tapi saya kira pesan bahwa sebuah hubungan perdagangan yang saling menguntungkan itu sangat dishare oleh Amerika. Suasana pertemuan tadi sangat baik dan beberapa kali Wapres Pence menekankan bahwa Indonesia adalah strategic partner and friend of USA," lanjut Menlu Retno.

Diberitakan, pemerintah AS sedang mengevaluasi sejumlah produk asal Indonesia yang masuk ke negaranya. Beberapa produk yang dimaksud, antara lain tekstil, kapas dan sejumlah produk hasil laut. 

Evaluasi dilakukan untuk menentukan produk mana yang masih layak menerima fasilitas GSP. GSP sendiri adalah pemotongan bea masuk bagi produk ekspor sebuah negara. Fasilitas ini merupakan kebijakan demi membantu perekonomian negara berkembang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com