45 Menit Bertemu, Ini Isi Pembicaraan Jokowi dengan Vladimir Putin

Kompas.com - 14/11/2018, 19:16 WIB
Presiden Joko Widodo saat pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (14/11/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (14/11/2018).

SINGAPURA, KOMPAS.com - Peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia dan Rusia menjadi topik utama pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Singapura, Rabu (14/11/2018).

Dalam pertemuan sekitar 45 menit yang digelar di Suntec Convention Center itu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2017 tercatat meningkat sebesar 14,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan itu setara dengan 2,5 miliar dollar AS.

Presiden Jokowi mengungkapkan harapannya agar nilai perdagangan kedua negara pada 2020 bisa meningkat berlipat-lipat.


"Saya berharap target perdagangan USD 5 miliar akan dapat tercapai pada tahun 2020," ujar Jokowi di sela pertemuan.

Baca juga: Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Vladimir Putin di Singapura

Untuk mewujudkan hal itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Putin.

Salah satunya, meminta dukungan Rusia menggencarkan kampanye positif produk 'crude palm oil' (CPO) milik Indonesia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong Pemerintah Rusia membuka pasar bagi produk hasil laut dan buah-buahan tropis asal Indonesia.

Untuk buah, produk yang rencananya masuk ke pasar Rusia, antara lain mangga, pepaya, dan manggis.

Topik terakhir yang dibicarakan yakni soal kerja sama ekonomi kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah (EAEU).

Baca juga: Presiden Jokowi Diagendakan Bertemu Putin di Sela KTT ASEAN

Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan EAEU.

"Saya berharap Rusia sebagai Ketua EAEU dapat membantu mempercepat keputusan kolektif bagi dimulainya perundingan FTA (Free Trade Agreement) antara Indonesia dengan EAEU, utamanya untuk menanggapi prosedur pengajuan yang telah kami sampaikan sejak 2017," ujar Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Adapun, Presiden Putin didampingi oleh, antara lain Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, Menteri Industri dan Perdagangan Denis Manturov, Menteri Pengembangan Ekonomi Maxim Oreshkin dan Direktur Teknis Operasi Militer Dimitri Shugaev.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X