Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Arief: Pilihan Kami Sudah Final, Demokrat "First"

Kompas.com - 14/11/2018, 14:49 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menegaskan, langkah partainya membebaskan kader dalam menentukan pilihan di Pilpres 2019 adalah sesuatu yang wajar.

Ia mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai strategi untuk memenangkan pemilihan legislatif 2019.

Partai berlambang mercy memasang target meraih 15 persen suara, meningkat dari capaian Partai Demokrat di Pileg 2019 lalu yang meraih 10,8 persen.

"Hanya Partai Demokrat dan SBY serta kader yang bisa selamatkan suara Partai. Hormati sikap kami yang mana yang harus didahulukan," kata Andi saat dihubungi, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Demokrat Bebaskan Kader Terkait Pilihan Capres

Andi mengatakan, partainya tetap berkomitmen mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres. Kendati demikian, kemenangan di pemilu legislatif yang lebih diprioritaskan.

"Pilihan kami sudah final. Demokrat first," ujar mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Andi menegaskan, ini adalah siasat Partai Demokrat dalam berkoalisi. Ia meminta Gerindra dan seluruh parpol koalisi untuk menghormatinya.

Baca juga: Jubir Prabowo-Sandiaga: Biar Masyarakat yang Menilai Sikap Demokrat

Toh jika Demokrat mendapatkan kemenangan besar di pileg, ia yakin hal itu akan berdampak pada suara Prabowo-Sandi di Pilpres.

"Partai Demokrat punya kemandirian dan tidak bisa didikte," ujar Andi.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengakui ada kader yang punya sikap berbeda dengan partai, yaitu mendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat dalam acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat  di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Sekjen Gerindra: Ini Bukan Hanya Problem Demokrat...

Beberapa kader Demokrat bahkan sudah ada yang secara terbuka mengungkapkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Nama-nama itu antara lain Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, dan Deddy Mizwar.

Ibas mengatakan, Demokrat merupakan partai yang demokratis. Oleh karena itu, Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang berbeda pilihan.

"Sekarang kami tidak bisa memberikan punishment. Kami hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com