Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Targetkan Pemutakhiran DPT di Sulteng Rampung Sebelum 15 November

Kompas.com - 14/11/2018, 06:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kawasan bencana di Sulawesi Tengah pascabencana terus dilakukan.

Hasyim menyebut, KPU sudah mulai mengidentifikasi data pemilih yang sebelumnya masuk dalam DPT, untuk dicocokan dengan status korban bencana yang meninggal, hilang, maupun pindah domisili.

"Sudah kita minta identifikasi, berdasarkan data-data yang tersedia tentang berapa jumlah korban, statusnya apa meninggal, menghilang, apa kemudian mengungsi dan belum diketahui posisinya mengusingnya di mana. Oleh karena itu data itu ditelusuri," kata Hasyim saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Bawaslu: Ribuan Warga Sulsel yang Telah Meninggal Masuk DPT

Menurut Hasyim, perbaikan data difokuskan pada wilayah yang terdampak gempa, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggal, dan Sigi.

Utamanya, pada daerah-daerah yang paling parah terdampak bencana dan disinyalir banyak korban hilang dan meninggal, seperti Kelurahan Balaroa, Petobo, dan Jono Oge.

KPU dalam hal ini menunggu laporan dari hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU daerah.

Nantinya, DPT hasil perbaikan ini akan ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih Pemilu 2019 yang akan digelar Kamis (15/11/2018).

Ditargetkan, perbaikan DPT di wilayah terdampak gempa Sulteng bisa tuntas sebelum penetapan Kamis nanti.

Sebab, jika tidak, tahapan penetapan DPT dapat mengganggu tahapan Pemilu lainnya, misalnya pengadaan surat suara, bilik suara, ataupun Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Idealnya bahwa urusan daftar pemilih ini bisa tuntas di tahun 2018 ini. Bahwa itu akan punya efek yang banyak ya, misalkan yang pertama pengadaan surat suara, kemudian yang kedua untuk mendesain berapa sih TPS yang akan digelar untuk Pemilu 2019 nanti," ujar Hasyim.

Baca juga: Jumat, KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan II

KPU hingga saat ini sudah menetapkan DPT Pemili 2019 sebanyak dua kali. Penetapan pertama dilakukan pada 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda.

Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Penyempurnaan membuat jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Namun demikian, dalam waktu tersebut ternyata data ganda masih belum sepenuhnya diperbaiki, sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.

Kompas TV Seperti apa pemaparan jajak pendapat dari Litbang Kompas perihal pasifnya publik menanggapi daftar pemilih?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com