Wakil Ketua Komisi VIII Minta Kartu Nikah Jangan Tambah Beban Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengapresiasi inovasi Kementerian Agama yang mengeluarkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah.

Namun, Sodik meminta kartu nikah tidak menambah biaya yang harus dibayar masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.

"Inovasi ini jangan menambah ribet, jangan menambah biaya. Ada buku dan ada kartu jangan menambah biaya lagi yang tidak logis," ujar Sodik ketika dihubungi, Selasa (13/11/2018).

Sodik mengatakan semua fraksi di DPR sepakat untuk memberikan subsidi untuk kartu ini lewat APBN. Subsidi ini disetujui agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Kartu Nikah Mulai Digunakan Akhir November, Begini Bentuknya...

Sodik berpendapat kartu nikah lebih efisien dibanding buku. Kartu nikah bisa dibawa-bawa dengan praktis.

Kementerian Agama pun diminta bekerja lebih efisien dalam pengadaan kartu ini supaya biaya yang dikenakan pada masyarakat tidak mahal.

"Sehingga penikah dapat buku untuk di rumah dan dapat kartu untuk disimpan di dompet seperti kartu-kartu lain," mata Sodik.

Baca juga: Kartu Nikah Diberikan Bersamaan dengan Buku Nikah

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan keberadaan kartu nikah tak menggantikan peran buku nikah sebagai bukti pencatatan pernikahan.

"Jadi ini ada misleading. Keberadaan kartu nikah implikasi logis sedari kita mengembangkan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) bukan sebagai pengganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga," ujar Lukman.

"Tidak ada penghapusan buku nikah, buku nikah tetap merupakan dokumen resmi terkait pencatatan nikah," lanjut dia.