Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Sulteng: Ada 300 Hektar Lahan di Palu Terdampak Likuefaksi

Kompas.com - 05/11/2018, 16:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan saat ini ada sekitar 300 hektar lahan yang terdampak likuefaksi pada saat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola usai mengadiri rapat proses rekonstruksi dan rehabilitasi Sulawesi Tengah pascabencana di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018).

"Sementara itu (terdampak) likuefaksi kurang lebih 300 hektar," kata Longki Djonggala

Beberapa daerah di Palu yang terdampak likuefaksi di antaranya Desa Tolo, Kelurahan Talise, dan Kelurahan Petobo.

Baca juga: Di Depan Sandiaga, Gubernur Longki Mengaku Tak Berada di Palu Saat Gempa dan Tsunami

Sementara itu daerah di Donggala yang terdampak likuefaksi ialah Desa Loli Saluran dan wilayah pantai barat.

Nantinya relokasi akan menggunakan lahan milik negara yang saat ini belum difungsikan di Sulteng. Sebagai payung hukum, nantinya juga dibuat peraturan daerah, (Perda) terutama terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Penyusunan Perda ditargetkan selesai pada Desember 2018 sehingga 2019 proses relokasi dan pembangunan infrastruktur penunjang bisa dilakukan.

"Diusahakan tanah milik negara atau tanah yang berstastus HGU atau HGB. Sementara tidur tak ada aktivitas itu yang akan digunakan. Sangat cukup. Itu lahan-lahan yang tidur. Cukup jauh ada, 5 km (dari wilayah rawan gempa).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com