Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang MoU Pengiriman TKI ke Arab Saudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Pemerintah mengkaji ulang memorandum of understanding (MoU) pengiriman TKI ke Arab Saudi lantaran banyaknya eksekusi mati tanpa disertai notifikasi.

Ia bahkan meminta pemerintah tak lagi mengirim TKI ke negara yang lemah perlindungan hukumnya.

"Saya ingin desak pemerintah mengkaji kembali MoU yang diteken terkait pengiriman buruh migran ke Arab secara terbatas. Saya dorong juga terhadap 21 negara lainnya yang pernah diterapkan agar diterapkn lagi," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

"Sehingga enggak ada lagi pengiriman TKI ke negara-negara yang perlindungan terhadap HAM-nya masih lemah, termasuk Arab dan 21 negara yang masuk dalam program moratorium pemerintah dulu," lanjut dia.

Baca juga: Kemenlu: Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tanpa Notifikasi dari Pemerintah Arab Saudi

Ia mengatakan sejatinya Arab Saudi telah melanggar etika diplomasi. Sebab, kata Charles, sudah menjadi kebiasaan di lingkup internasional untuk memberikan notifikasi ke negara asal tenaga kerja bila terjadi permasalahan hukum.

Apalagi, kata Charles, sebagian TKI yang terkena masalah hukum justru karena membela diri dari tindakan pelecehan yang menimpa mereka.

"Saya dukung penuh Kemenlu protes keras pada pemerintah Arab. Pemerintah bisa dorong negara-negara tujuan untuk memiliki regulasi yang kuat dalam perlindungan buruh migran termasuk pekerja rumah tanggga," lanjut dia.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Penyebab Tak Adanya Notifikasi Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah melayangkan protes kepada Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati.

Eksekusi mati terhadap Tuti dilakukan pada Senin (29/10/2018), di Kota Taif, tanpa notifikasi sebelumnya.

Protes yang dilayangkan pemerintah karena tak ada notofikasi kepada pihak KBRI di Riyadh maupun KJRI Jeddah sebelum eksekusi Tuti.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta pada hari ini, Selasa (30/10/2018), untuk menyampaikan protes secara langsung.

"Pada hari ini Menlu sudah memanggil Dubes Arab Saudi yang ada di Jakarta dan menyampaikan protes secara langsung kepada Dubes Arab Saudi di Jakarta," ujar Iqbal saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa.

Selain itu, lanjut Iqbal, Menlu Retno juga sudah menyampaikan protes kepada Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubeir. Protes tersebut disampaikan pada Senin (29/10/2018).