Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem: Kampanye Bukan Sekadar Kita Mendengar Janji Peserta Pemilu

Kompas.com - 27/10/2018, 12:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, kampanye merupakan bentuk dialog antara peserta pemilu dengan pemilih.

Kampanye, kata Titi, bukan monolog yang menempatkan pemilih sebagai lumbung suara yang hanya mendengarkan janji-janji para kandidat.

Dalam kampanye, harus terbangun interaksi antara peserta dan pemilih.

Baca juga: Perludem: Pemilih Jangan Mau Diperdaya Janji Manis Peserta Pemilu

"Sebenarnya kampanye itu adalah dialog, bukan monolog. Bukan sekadar kita mendengarkan apa yang ditawarkan calon, sehingga terbangun interaksi," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/10/2018).

Ia mengatakan, kecenderungannya selama ini kampanye hanya berupa monolog peserta pemilu kepada pemilih.

Seolah-olah, pemilih hanya sekadar lumbung suara yang mendengarkan janji-janji para calon.

Baca juga: Hormati Putusan MK soal Presidential Threshold, Perludem Siapkan Upaya Selanjutnya

Belum ada interaksi dua arah untuk mengelaborasi pembangunan.

"Selama ini sekadar para calon itu lebih banyak datang membawa simbol-simbol, kayak simbol anak muda pakai sepatu sneakers, pakai jaket, atau simbol emak-emak, pergi ke pasar," ujar Titi.

"Tapi kemudian membangun dan melibatkan mereka langsung dari bagian pembuat kebijakan untuk kemudian dielaborasi bersama, itu hampir tidak ada," sambung dia. 

Titi mengatakan, seharusnya peserta pemilu membangun dialog untuk melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai kebutuhan para pemilih.

Baca juga: Perludem: Mau Tidak Mau, Kita Harus Terima Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

Pemilih juga harus memantau akuntabilitas para calon untuk memastikan realisasi janji para kandidat.

Untuk mengukur kemampuan kandidat dalam merealisasikan janjinya, lanjut dia, pemilih harus cermat melihat rekam jejak peserta pemilu.

Misalnya, rekam jejak dalam profesi sebelumnya maupun catatan hukum peserta.

"Memang mereka belum menjadi pembuat kebijakan, tetapi kan dari hasil interaksi dan tatap muka itu mestinya publik juga tetap bisa menangkap apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil tatap muka dengan pubik," kata Titi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com