Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Foto Surat Panggilan Kapolri sebagai Tersangka Korupsi di KPK

Kompas.com - 26/10/2018, 18:19 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Baru-baru ini beredar foto yang menampilkan surat panggilan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk hadir ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam surat panggilan itu, Tito Karnavian sudah berstatus sebagai tersangka.

Tito diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menerima suap dari petinggi CV Sumber Laut Perkasa saat dirinya menjabat sebagu Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Narasi yang Beredar:

Foto surat tersebut beredar di media sosial pada Jumat (26/10/2018). Selain media sosial, foto itu juga beredar di sejumlah grup pesan aplikasi Whats App.

Dalam surat bernomor Spgl/5511/DIK.01.00/40/10/2018, disebutkan bahwa Tito diminta menghadap penyidik KPK, Rilo Pambudi dan tim di kantor KPK pada Jumat (2/11/2018) pukul 10.00 WIB terkait dugaan korupsi.

Konfirmasi Kompas.com:

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan, surat panggilan terhadap Tito Karnivan merupakan hoaks.

"Setelah melakukan konfirmasi ke KPK, kita kontak Febri (Juru Bicara KPK), surat itu tidak betul," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (26/10/2018).

Selain itu, Setyo juga mendapat sejumlah kabar dari media yang menyatakan bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan surat panggilan tersebut palsu.

Hingga saat ini, Polri dan KPK sedang mengejar pelaku yang membuat berita bohong tersebut.

"Langkah kami selanjutnya adalah dari Direktorat Cyber Crime, kemudian didukung dengan seluruh tim kekuatan multimedia Polri akan melakukan pencarian pelaku," ujar Setyo.

Menurut Setyo, pelaku pembuat surat palsu ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Oleh karena itu, untuk mencegah tersebarnya berita bohong, Setyo mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan foto surat tersebut.

"Saya minta ke seluruh masyarakat yang menerima atau mendapatkan berita bohong itu, jangan disebarkan karena sistem keamanan Polri sudah berjalan," kata dia.

Selengkapnya baca: Polri Pastikan Surat Pemanggilan Tito ke KPK adalah Hoaks

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com