Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditantang IDI Paparkan Solusi Defisit BPJS, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 25/10/2018, 16:15 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesian (IDI) Ilham Oetama Marsis menantang Presiden Joko Widodo untuk memaparkan solusi menghadapi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

Tantangan itu disampaikan Ilham saat Presiden Jokowi menghadiri Muktamar XXX IDI di Samarinda, Kamis (25/10/2018).

Ilham mengatakan, Indonesia sebenarnya bisa mencontoh negara-negara yang fasilitas jaminan kesehatannya mengalami defisit seperti Ghana dan Inggris. Ia pun mengaku ingin mendengar solusi dari Jokowi.

"Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah kami ingin mendengarnya di sini," kata Ilham yang disambut tepuk tangan dari peserta IDI.

Baca juga: Kabar Baik, 3 Pembatasan Layanan BPJS Kesehatan Resmi Dibatalkan

Jokowi yang menyampaikan sambutan setelahnya pun langsung memberikan jawaban terkait solusi defisit BPJS Kesehatan. Ia mengklaim sudah memahami persoalan yang menyebabkan BPJS Kesehatan defisit.

"Saya sudah tahu semuanya. Nanti saya akan ajak bicara. Ini Masalah manajemen, masalah sistem. Tahu semuanya saya. Kuncinya ada di mana tahu?" kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia memahami persis masalah BPJS Kesehatan karena pada saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga menerapkan program jaminan kesehatan serupa.

Di Solo dan Jakarta, menurut Jokowi, program jaminan kesehatan yang dulu ia terapkan juga sempat bermasalah. Bahkan, polemik yang muncul itu terus berlangsung hingga hampir satu tahun.

Baca juga: BPJS Kesehatan Sudah Tawarkan Opsi Iuran Naik, tetapi Ditolak Presiden

"BPJS ini sudah empat tahun. Perhitungan saya dua tahun, ini sudah empat tahun. Tapi enggak apa-apa, nanti saya diskusi dengan Pak Fahmi (Dirut BPJS) dan Pak Ilham," kata Jokowi.

Jokowi pun mengaku enggan memaparkan solusi defisit BPJS di atas panggung terbuka. Ia khawatir solusi yang ia paparkan justru menimbulkan polemik.

"Jadi enggak usah saya jawab di sini dulu. Karena kalau kita jawab terbuka ramainya ke mana-mana," kata dia.

Kendati demikian, Jokowi di akhir pidatonya memberi sinyal bahwa pemerintah akan mensubsidi BPJS kesehatan.

"Kita ingat subsidi BBM energi pernah mencapai Rp 400 triliun. Lah ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan. Ya kira-kira jawabannya kurang lebih anunya itu. Kurang lebih," tutup Jokowi disambut tepuk tangan para dokter yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com