BPJS Kesehatan Sudah Tawarkan Opsi Iuran Naik, tetapi Ditolak Presiden

Kompas.com - 18/10/2018, 10:55 WIB
Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Maruf di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Maruf di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan mengaku sudah menawarkan opsi agar iuran peserta BPJS dinaikkan.

Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf menanggapi Presiden Jokowi yang menegur BPJS terkait defisit anggaran.

"Kalau konteks permasalahan kita sudah laporkan ke Presiden. Progam ini memang secara iuran belum memenuhi ekspektasi lah berkaitan dengan kebutuhan biaya manfaat," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/10/2018).

Menurut Iqbal, sejumlah opsi sudah ditawarkan oleh BPJS kepada pemerintah. Salah satunya adalah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Namun, usulan ini ditolak Presiden Jokowi.


Baca juga: Ditegur Presiden Jokowi, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Presiden justru mengambil opsi untuk membantu defisit BPJS lewat suntikan anggaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Opsi untuk penyesuaian iuran, karena memang dengan pertimbangan kondisi masyarakat masih berat mungkin, sehingga pemerintah ambil opsi terbaik untuk mengambil suntikan dana," kata Iqbal.

Namun, Iqbal mengakui suntikan dana sebesar Rp 4,9 Triliun dari pemerintah sebenarnya masih masih kurang untuk menutup defisit BPJS.

"Rp 4,9 Triliun itu sebenarnya waktu RDP (rapat dengar pendapat), sudah kita sampaikan, bahwa kebutuhan hari itu Rp 7,05 Triliun. Tetapi memang dari BPKP, untuk menyuntik sekitar Rp 4,9 Trilun dulu katanya," ucap Iqbal.

Iqbal pun memastikan BPJS Kesehatan akan tetap berusaha menghindari defisit meski iuran peserta tidak naik. Salah satu caranya adalah dengan pembenahan sistem seperti yang disarankan Jokowi.

Misalnya dengan menata hal-hal yang berkaitan dengan sistem rujukan, hingga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan yang tidak efisien.

"Kita melihat dari sisi positifnya ya kaitan dengan pidato Presiden dan berharap ini bisa menjadi pelecut semangat kita untuk perbaiki sistem yang ada," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X