Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Tak Ada Jokowi, maka Tak Ada Hari Santri Nasional

Kompas.com - 23/10/2018, 10:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (23/10/2018). Dalam kunjungannya, Ma'ruf menghadiri perayaan Hari Santri di sana.

“Hari ini saya melakukan kegiatan di Kalimantan, khususnya di Palangkaraya. Kunjungan saya ini masih terkait dengan Hari Santri,” kata Kiai Ma'ruf, di Asrama Haji Al Mabrur, Palangkaraya Selasa (23/10/2018)

Menurut Ma'ruf, peringatan Hari Santri penting untuk mengingatkan peran penting santri dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Apalagi di era global dan digital ini, menurut Ma'ruf peran santri semakin penting untuk menangkal hoaks serta politik adu domba yang merajalela.

Baca juga: Ganjar Pranowo Ajak Santri Perang Melawan Hoaks

“Tentunya para santri bisa menangkal semakin berkembangnya hoaks tersebut. Saya berharap, para santri juga meningkatkan kapasitas dan kompetensinya,” ujar Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf mengatakan perayaan Hari Santri juga sebagai pengingat peran penting Presiden Joko Widodo yang membawa pemerintah mengakui peran santri dalam usaha memerdekakan bangsa.

Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2015.

“Tak ada Jokowi, maka tak ada Hari Santri nasional,” kata Ma'ruf.

Baca juga: Sandiaga Uno: Para Santri Harus Melakukan Jihad Ekonomi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com