Bawaslu Tolak Usulan Komisi II untuk Kelola Dana Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menegaskan, pihaknya menolak usulan Komisi II untuk mengelola dana saksi. Ia mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur kewenangan Bawaslu untuk mengelola dana kampanye.

"Kami menolak mengelola dana saksi," ujar Afifuddin saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2018).

Ia menjelaskan, sesuai UU Pemilu, Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk melatih saksi.

Pasal 351 UU Pemilu, kata Afifuddin, menyatakan secara tegas bahwa Bawaslu berwenang untuk melatih saksi, bukan mengelola pembiayaan.

Baca juga: NasDem Tolak Rencana Dana Saksi Pemilu 2019 Dibebankan ke APBN

"Sesuai amanat UU yang menjadi tugas kami melatih saksi. Itu yang akan kami jalankan sesuai dengan aturan," ujar dia.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan dibebankan kepada partai politik.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, jika usulan tersebut disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR, pengelolaan dana saksi akan menjadi kewenangan Bawaslu.

"Tentu penyelenggara yang berkaitan dengan pengawasan, saksi, dan sebagainya adalah Bawaslu. Nah, Bawaslu mengalokasikan kepada mereka (partai) lalu mereka yang memberikan itu kepada saksi partai," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu lalu.

Amali memastikan bahwa dana saksi tidak akan disalurkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke partai politik.

Terkait usulan tersebut, partai politik hanya memiliki kewajiban untuk menyediakan saksi. Selain itu, lanjut Amali, dana saksi tidak akan diberikan kepada parpol yang tak sanggup menyediakan saksi di Tempat Pemungutan Suara.

"Itu tidak boleh masuk ke parpol. Kami sepakat semua parpol tidak boleh mengelola itu. Partai tugasnya menyiapkan saksi," kata politisi Partai Golkar itu

Baca juga: Biaya Politik Semakin Besar, PKB Setuju Dana Saksi Ditanggung APBN

"Bagaimana kalau partai tidak sanggup menyediakan saksi? Ya jangan diberikan, dikembalikan kepada negara," ucap dia.

Usulan dana saksi dibebankan ke pemerintah muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua partai politik peserta pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi. Usulan itu telah disetujui oleh 10 fraksi di DPR. Komisi II juga sudah mengajukan anggaran tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Namun, total anggaran yang nantinya akan dialokasikan tergantung dari ketersediaan uang negara.