Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-Ma'ruf Ingatkan Pejabat agar Hati-hati dengan Simbol Politik

Kompas.com - 18/10/2018, 16:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai tak ada unsur kesengajaan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengacungkan jari telunjuk di pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia di Bali.

Hal itu disampaikan Karding menanggapi rencana pelaporan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap Luhut dan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meski demikian, Karding mengatakan, ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut.

Pejabat publik harus berhati-hati dengan simbol-simbol politik yang berkaitan dengan kampanye Pilpres 2019.

Baca juga: Ditanya soal Pose Satu Jari, Ini Respons Sri Mulyani

"Maksud saya, berhati-hati dalam mengekspresikan guyonan, spontanitas. Itu hikmah dari laporan terhadap Ibu Sri dan Pak Luhut," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Menurut dia, wajar jika Sri Mulyani dan Luhut belum memahami aturan detil kampanye Pilpres 2019 karena kesibukannya.

Oleh karena itu, ia menyarankan adanya sosialisasi yang masif di kalangan pejabat agar berhati-hati terkait simbol politik di kampanye Pilpres 2019.

"Hikmahnya bahwa mungkin ke depan perlu ada sosialisasi yang lebih masif terutama kepada para teman pejabat atau yang memegang jabatan tertentu terhadap hal yang sangat teknis dan belum tentu diketahui oleh pejabat seperti Pak Luhut dan Ibu Sri yang sangat sibuk," ujar Karding.

Baca juga: Soal Pose Satu Jari, Zulkifli Nilai Luhut dan Sri Mulyani Tak Langgar UU Pemilu

"Satu ilustrasi, saya ini sudah lima kali nyalon jadi legislatif. Saya sendiri merasa sangat kesulitan dalam memahami secara detail aturan kampanye yang baik dalam bentuk undang-undang maupun PKPU karena terlalu detail dan spesifik," lanjut dia.

Sebelumnya, tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melaporkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank beberapa waktu lalu.

Kedua menteri itu akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pelaporan ini diharapkan dapat memberi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak pada tahun politik.

"Kami akan laporkan ke Bawaslu apa yang dilakukan Pak luhut dan Ibu Sri Mulyani. Agar menjadi pelajaran bagi menteri dan pejabat lainnya," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com