Timses Jokowi-Ma'ruf Ingatkan Pejabat agar Hati-hati dengan Simbol Politik

Hal itu disampaikan Karding menanggapi rencana pelaporan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap Luhut dan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meski demikian, Karding mengatakan, ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut.

Pejabat publik harus berhati-hati dengan simbol-simbol politik yang berkaitan dengan kampanye Pilpres 2019.

"Maksud saya, berhati-hati dalam mengekspresikan guyonan, spontanitas. Itu hikmah dari laporan terhadap Ibu Sri dan Pak Luhut," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Menurut dia, wajar jika Sri Mulyani dan Luhut belum memahami aturan detil kampanye Pilpres 2019 karena kesibukannya.

Oleh karena itu, ia menyarankan adanya sosialisasi yang masif di kalangan pejabat agar berhati-hati terkait simbol politik di kampanye Pilpres 2019.

"Hikmahnya bahwa mungkin ke depan perlu ada sosialisasi yang lebih masif terutama kepada para teman pejabat atau yang memegang jabatan tertentu terhadap hal yang sangat teknis dan belum tentu diketahui oleh pejabat seperti Pak Luhut dan Ibu Sri yang sangat sibuk," ujar Karding.

"Satu ilustrasi, saya ini sudah lima kali nyalon jadi legislatif. Saya sendiri merasa sangat kesulitan dalam memahami secara detail aturan kampanye yang baik dalam bentuk undang-undang maupun PKPU karena terlalu detail dan spesifik," lanjut dia.

Sebelumnya, tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melaporkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank beberapa waktu lalu.

Kedua menteri itu akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pelaporan ini diharapkan dapat memberi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak pada tahun politik.

"Kami akan laporkan ke Bawaslu apa yang dilakukan Pak luhut dan Ibu Sri Mulyani. Agar menjadi pelajaran bagi menteri dan pejabat lainnya," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

.

.

.