Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2018, 15:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, menilai tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank beberapa waktu lalu, bukan merupakan bentuk pelanggaran Pemilu.

Zulkifli meyakini tindakan Luhut dan Sri Mulyani tidak bertujuan untuk berkampanye.

"Saya dengar juga ya, sepertinya kan bercanda. Apa harus dihukum? Walaupun saya pendukung Prabowo, ya kita serahkan saja (pada Bawaslu) lah, tapi harus bijaksana," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Soal Salam Satu Jari, Tim Prabowo-Sandi Akan Laporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Menurut Zulkifli, meski banyak pihak menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran, namun Luhut dan Sri Mulyani tak perlu dijatuhi sanksi.

Sebab, kata Zulkifli, ada unsur ketidaksengajaan dalam perbuatan tersebut.

Ketua Dewan Penasihat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu juga berpendapat bahwa tingginya tensi politik menjadi penyebab tindakan tidak sengaja yang dilakukan oleh pejabat negara dapat dipersoalkan.

"Tapi saya kira begini ya, kalau semua salah sedikit hukum, salah sedikit hukum, kan ada yang sengaja atau tidak. Kalau ada yang keceplosan karena enggak sadar, enggak ngeh, apa itu harus dihukum? Kalau begitu kita bisa kena hukum semua," kata Zulkifli.

"Jadi milih-milih menurut saya, dipilah-pilah mana pelanggaran yang sengaja. Mana yang memang karena tidak sengaja," tuturnya.

Baca juga: Luhut dan Sri Mulyani Pose Satu Jari, Tim Jokowi Salahkan KPU Kurang Sosialisasi

Sikap berbeda ditunjukkan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria yang akan melaporkan kedua menteri itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Riza mengatakan, pelaporan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak pada tahun politik.

"Kami akan laporkan ke Bawaslu apa yang dilakukan Pak luhut dan Ibu Sri Mulyani agar menjadi pelajaran bagi menteri dan pejabat lainnya," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Sebelumnya, beredar video Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengacungkan salam satu jari pada acara pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).

Video ini beredar di media sosial.

Dalam video itu terlihat awalnya Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari. Akan tetapi, Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya.

Luhut dan Sri Mulyani lantas mengoreksi dan mengajak Christine Lagarde mengacungkan satu jari.

Komentar Luhut

Seperti dikutip Tribunnews.com, Luhut menjelaskan bahwa pose satu jarinya itu ia maksudkan untuk menjelaskan kepada pimpinan IMF bahwa Indonesia itu satu. 

Sebelumnya, Luhut mengatakan kepada Christine Lagarde mengenai simbol kesatuan Indonesia itu.

"Oo, itu sih, kan saya bilang Indonesia nomor satu. Kan dia yang bilang, jadi saya bilang begini (sambil menunjukkan pose satu jari)," ujar Luhut.

Adapun untuk tawa yang terdengar usai pose foto tersebut, Luhut mengatakan, kejadian itu berlangsung karena adanya perbedaan persepsi soal pengertian dua jari dari satu jari.

Usai menjelaskan kepada Christine Lagarde, Luhut dan yang lainnya pun malah tertawa.

"Dia bilang victory. Victory different, ha-ha-ha makanya kami ketawa lepas," sambungnya.

Untuk diketahui, larangan pejabat melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon tertuang dalam Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 282 berbunyi, "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".

Sementara, Pasal 283 menyebutkan:

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Raja 'Conflict of Interest' oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Disebut Raja "Conflict of Interest" oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Nasional
Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Nasional
Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, 'Ndeso', tapi...

Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, "Ndeso", tapi...

Nasional
Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Nasional
Grace PSI: Nasib 'Legacy' Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Grace PSI: Nasib "Legacy" Jokowi di Tangan 190 Juta Pemilih Muda

Nasional
Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Ma'ruf Amin, Megawati, hingga Menteri Kabinet Hadiri Malam Anugerah Satu Abad NU

Nasional
Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Nasional
Polisi: Nur, Penumpang Mobil Audi A6 di Cianjur Istri Siri Kompol D

Polisi: Nur, Penumpang Mobil Audi A6 di Cianjur Istri Siri Kompol D

Nasional
Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Nasional
Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Faisal Basri: Raja 'Conflict of Interest' Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Faisal Basri: Raja "Conflict of Interest" Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Isu "Reshuffle" Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Nasional
Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.