Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung: Hukuman Mati Tidak Menyenangkan, tapi...

Kompas.com - 10/10/2018, 17:25 WIB
Reza Jurnaliston,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, hukuman mati bukan sesuatu yang menyenangkan, namun harus dilakukan kepada pelaku kejahatan yang memang layak untuk diberikan.

Hal ini dikatakan Prasetyo untuk menanggapi peringatan Hari Antihukuman Mati sedunia yang jatuh pada 10 Oktober.

"Saya selalu katakan bahwa hukuman mati itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi harus dilakukan. Melihat bahaya yang ditimbulkan oleh si pelaku kejahatan yang memang layak dihukum mati," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018).

Prasetyo menuturkan, hukuman mati masih berlaku untuk beberapa kejahatan khusus atau lex specialis, seperti narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme.

Menurut Prasetyo, aparat penegak hukum bisa saja memvonis hukuman mati berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Selain itu vonis hukuman mati tak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan prinsip kehati-hatian, kesungguhan, dan keterbukaan.

Baca juga: 2 Tahun Berturut-turut, Indonesia Tak Laksanakan Eksekusi Mati

"Tidak mungkin orang dihukum mati karena tidak ada kesalahan. Tapi percayalah bahwa semua dilakukan secara terbuka, secara terukur, secara obyektif, profesional, dan proporsional,” bkata Prasetyo.

“Tidak serta merta atau semena-mena, tidak. Semua hak hukumnya pasti diberikan termasuk pada saat menghadapi eksekusi pun, itu baru akan kita laksanakan setelah semua hak hukumnya dipenuhi," sambung Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, pelaku terpidana sebelum hukuman mati bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan terpidana bisa mengajukan peninjauan kembali jika memang mempunyai bukti baru, termasuk meminta grasi dan ampunan kepada presiden.

"Itu dilakukan semua, setelah terpenuhi itu baru kita menginjak ke tahap selanjutnya pelaksanaan hukuman matinya," ujar Prasetyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com