Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Puan Minta Rekonstruksi Lombok Pasca Gempa Digenjot

Kompas.com - 05/10/2018, 13:32 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta seluruh pihak untuk tetap menaruh perhatian kepada Lombok pasca gempa meskipun ada bencana di Sulawesi Tengah.

Salah satu bentuk perhatian itu yakni dengan terus menggenjot percepatan rekonstruksi Lombok yang porak poranda akibat gempa besar beberapa bulan lalu.

"Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2018 untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa," ujarnya saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Baca juga: Gempa Lombok, Sudah 124.423 Unit Rumah Terverifikasi untuk Dibangun Kembali

"Pada kesempatan ini, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk harus dapat diselesaikan segera seperti arahan bapak Wapres di NTB," sambung dia.

Puan mengingatkan, penyelesaian rekonstruksi rumah penduduk pasca gempa Lombok harus dapat diselesaikan pada Maret 2019 mendatang.

Sebelum sampai ke situ, beberapa langkah harus diakukan. Pada Oktober 2018, rencana aksi rekonstruksi harus dilakukan.

Baca juga: Hampir 2 Bulan Berlalu, Ini Update Korban Gempa Lombok dari BNPB

Sementara itu pada akhir Desember 2018, normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama dan penunjang perekonomian harus selesai.

Adapun pada Maret 2019, perbaikan rumah masyarakat harus selesai dilaksanakan.

"Oleh karena itu, untuk memastikan rehabilitasi rekonstruksi di NTB sesuai dengan amanat Inpres yang ditetapkan," kata Puan.

Rapat koordinasi percepatan rekonstruksi Lombok pasca gempa dihadiri oleh berbagai pihak. Mulai dari Menkominfo Rudi Antara, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir.

Hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas  Bambang Brodjonegoro, hingga Wakil Kapolri Komjen Pol Ari Dono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com