Gempa Lombok, Sudah 124.423 Unit Rumah Terverifikasi untuk Dibangun Kembali

Kompas.com - 02/10/2018, 07:27 WIB
Kompas TV Sejumlah rumah warga rata dengan tanah karena amblas pasca-rangkaian gempa bermagnitudo 7,4, Jumat (28/9) lalu.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau proses pemulihan pascagempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dua bulan lalu.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, dari 149.715 unit rumah yang rusak, tersisa 25.292 unit yang belum diverifikasi.

"Total rumah rusak 149.715 unit, total terverifikasi 124.423 unit rumah," ujar Sutopo melalui siaran persnya, Senin (1/10/2018).

Baca juga: Hampir 2 Bulan Berlalu, Ini Update Korban Gempa Lombok dari BNPB

Hal itu merupakan langkah pertama dalam proses rehabilitasi rumah di daerah tersebut. Nantinya, hal itu akan disahkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK).

Hingga Senin (1/10/2018) pagi, terdapat 95.882 unit yang sudah diterbitkan SK-nya.

Selanjutnya, pemerintah akan memberikan dana kepada warga untuk membangun rumahnya. Bantuan tersebut ditransfer langsung ke rekening korban melalui Bank BRI.

Baca juga: 4 Fenomena Tak Terduga yang Terjadi saat Gempa Palu dan Lombok

Untuk itu, Sutopo menyebutkan, pemerintah telah menerbitkan sebanyak 17.464 buah buku rekening. Dari jumlah tersebut, yang sudah berisikan saldo sebanyak 2.623 rekening.

Jika masyarakat sudah menerima dana, pembangunan kembali rumah mereka dapat mulai dilakukan.

Dalam hal ini, 4.679 rumah sudah dibongkar. Sementara itu, terdapat 22.073 rumah yang sudah siap dibangun kembali.

Nantinya, warga akan mendapat pendampingan dari pemerintah pusat dalam proses pembangunan rumah mereka.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X