Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sofyan Djalil: Daerah Sesar Bisa Jadi Lahan Pertanian, Bangunan Tak Boleh

Kompas.com - 04/10/2018, 16:34 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, fokus yang akan dilakukan saat ini adalah penataan pada wilayah yang terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawei Tengah.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, masyarakat yang tinggal di daerah sesar gempa, daerah rawan tsunami, dan daerah rawan terjadi likuefaksi (banyak juga ditulis likuifaksi) akan direlokasi. 

Likuefaksi adalah peristiwa ketika tanah berubah menjadi lumpur seperti cairan dan kehilangan kekuatan.

Baca juga: Jokowi Buka Opsi Relokasi bagi Warga di Atas Garis Gempa

Akibatnya, perumahan atau bangunan yang terkena fenomena tersebut ambles.

"Di Palu kemarin sudah ketahuan daerah sesar yang terjadi likuefaksi, itu semua di daerah sesar, yang rumahnya tenggelam," kata Sofyan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Daerah yang terdampak likuefaksi saat bencana gempa dan tsunami di Palu, yaitu Petobo dan Balaroa. 

Daerah rawan bencana tersebut akan dialihfungsikan, misalnya menjadi lahan pertanian.

"Oleh sebab itu, tidak boleh dibikin bangunan di sana, itu bisa jadi lahan pertanian, tapi bangunan tidak boleh, itu maksudnya," lanjut dia.

Baca juga: Kementerian ATR Usulkan Relokasi untuk Korban Likuifaksi

Opsi relokasi tersebut sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat mengunjungi wilayah Petobo, Sulteng, Rabu (3/10/2018).

Jokowi mengatakan, rencananya warga yang berada di daerah rawan gempa akan direlokasi ke wilayah yang aman dari gempa.

"Tapi warga diajak bicara agar bisa dipindahkan ke tempat lain," ujar Presiden Jokowi seusai melihat dampak gempa di wilayah Petobo.

"Kita sudah siapkan lokasinya, meskipun lokasinya 20 Km dari sini. Tapi itu tempat-tempat yang dalam jangka panjang itu aman. Sudah mulai kita identifikasi sedetail itu," ujar Presiden Jokowi.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fenomena Likuefaksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com