Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Asing Tak Bisa Sembarangan Langsung Masuk ke Palu dan Donggala

Kompas.com - 02/10/2018, 21:55 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak delapan belas negara sudah mengajukan diri memberikan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Tawaran bantuan itu tak hanya berupa materi atau barang, tetapi juga bantuan sumber daya manusia untuk masuk ke lokasi bencana sebagai relawan internasional.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengingatkan, tak sembarangan relawan asing bisa masuk ke lokasi bencana.

"Tidak sembarangan relawan-relawan (internasional) bisa masuk, harus tetap sesuai dengan kebutuhan," ujar Sutopo dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Evakuasi Korban Gempa dan Tsunami, ACT Kirim 1.000 Relawan

Ia mengatakan, bantuan dari negara lain untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala merupakan kerja sama antar pemerintahan atau government to government.

Oleh karena itu, para relawan internasional yang ingin masuk ke lokasi bencana harus terdaftar secara resmi di Kementerian Luar Negeri.

Secara detail, kata Sutopo, BNPB dan Kementerian Luar Negeri akan membuat aturannya.

Selain itu, nantinya, AHA Centre, lembaga internasional khusus menangani masalah kemanusiaan juga akan dilibatkan.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf Siapkan Relawan Bantu Penanganan Bencana di Palu

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, semua bantuan asing untuk korban gempa Palu dan Donggala akan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri.

"Organisasi, negara atau apapun semua dikoordinasikan kepada kementerian luar negeri. Prioritasnya adalah satu transportasi, karena ini penting bagi kita. Kami sangat apresiasi tawaran-tawaran itu," kata dia.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bantuan Untuk Donggala-Palu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com