Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketiadaan BBM Sulitkan Polisi Tangani Bencana di Sulteng

Kompas.com - 02/10/2018, 16:10 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengakui ketiadaan BBM di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah menjadi salah satu kendala dalam menjalankan tugas.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto menyebutkan, hal itu mengganggu proses pengamanan di daerah tersebut.

"Terus terang keterbatasan BBM ini juga menghambat patroli-patroli kita," ujar Setyo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan (2/10/2018).

Baca juga: Kebutuhan Dasar untuk 61.867 Pengungsi di Palu-Donggala Belum Terpenuhi

Selain itu, tanpa ada BBM, mobilisasi kendaraan untuk melakukan proses evakuasi dan penyaluran bencana juga terhambat.

Misalnya, Polri sudah mengirimkan dua unit helikopter ke daerah terdampak. Tanpa BBM yang memadai, helikopter dapat mencapai suatu tempat tetapi tidak kembali ke tempat asalnya. 

"Kalau helikopter tidak perlu landasan, mendarat di 20x20 pun bisa," tuturnya.

"Masalahnya BBM-nya. Kalau helikopternya bisa ke sana, nanti BBM-nya belum siap, tidak bisa pulang," terang Setyo.

Baca juga: Satu Sore di Pantai Talise, Palu

Ia pun berharap dengan masuknya beberapa truk tangki BBM ke Palu Selasa ini, kegiatan penanganan dapat menjadi maksimal. Begitu pula dengan aktivitas masyarakat yang diharapkan dapat mulai pulih.

"Alhamdullilah saya sudah dapat laporan, tadi pagi beberapa truk tangki sudah masuk Palu, dikawal oleh anggota, aman, mudah-mudahan segera masuk dempo, nanti bisa didistribusikan ke SPBU, dijual dan masyarakat bisa beraktivitas kembali, termasuk Polri," terang dia.

Kompas TV Data ini diperoleh dari BNPB pada hari ini (2/10) pukul 13.00 WIB.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com