Timses Jokowi Pastikan Bantuan ke Palu Misi Kemanusiaan, Bukan Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq, memastikan, bantuan yang diberikan oleh pihaknya tak akan menyertakan atribut kampanye.

Hal itu disampaikan Maman menaggapi imbauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar peserta pemilu tidak menyertakan atribut kampanye saat memberikan bantuan kepada korban bencana alam, khususnya di Palu, Sulawesi Tengah.

"Dalam rapat kemarin kami putuskan ini aksi kemanusiaan jadi tak ada labeling relawan Jokowi-Ma'ruf. Kami hanya fasilitasi penggalangan, fasilitasi orang yang punya sertifikasi untuk terjun. Jadi saya jamin enggak ada bendera, tak ada alat peraga kampanye dan sebagainya," kata Maman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: BNPB: Jumlah Korban Hilang akibat Gempa Palu-Donggala Jadi 99 Orang

Ia mengatakan, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf hanya menyediakan crisis center untuk membantu penanganan gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya, tanpa bertujuan kampanye.

Menurut dia, sejak awal, timnya berupaya mengantisipasi munculnya kampanye terselubung dalam membantu korba gempa dan tsunami di Palu.

Ia juga menjamin pemberian bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sama sekali tak menggunakan fasilitas negara.

"Salah satu diskusi kami di crisis center adalah justru kami menghindarkan beberapa relawan yang datang memberikan Indomie dua bungkus lalu selfie. Kami ingin memastikan bahwa ini adalah misi kemanusiaan," lanjut dia.

Tak jadikan bencana alam sebagai komoditas politik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau peserta Pemilu 2019 untuk tidak menjadikan bencana alam sebagai komoditas politik.

Imbauan itu terkait gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: 153 Jenazah Korban Gempa dan Tsunami Dimakamkan Massal di Palu

Komoditas politik yang dimaksud, misalnya, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa dan tsunami, tetapi disertai dengan embel-embel dan atribut politik dengan maksud kampanye terselubung.

"Terkait dengan bantuan terhadap korban bencana alam, jangan dijadikan komoditas politik. Jadi dipersilahkan memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi tanpa diembel-embeli oleh kepentingan politik tertentu," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).