Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Jokowi-Ma'ruf Minta Bencana Tak Dipolitisasi

Kompas.com - 01/10/2018, 18:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, meminta bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan wilayah sekitarnya tak dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu di masa kampanye.

Sebab saat ini korban tengah membutuhkan bantuan sehingga semua pihak sebaiknya fokus menggalang bantuan.

"Ini kami tegaskan, jangan pernah jadikan ini jadi alat politik. Kita harus punya empati, moral bersama bahwa tangisan mereka adalah tangisan kita bersama," kata Irma di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Baca juga: 10 Negara Dunia Tawarkan Bantuan untuk Korban Gempa dan Tsunami Palu

Ia mengatakan, saat ini pemerintah juga disibukkan dengan penanganan pasca-bencana seperti mendistribusikan bantuan, mencari korban yang selamat, mengobati korban yang luka-luka, hingga membangun kembali Palu seperti sedia kala.

Presiden Joko Widodo sejak awal sudah mengingatkan agar tak ada pihak yang mempolitisasi momen bencana ini.

"Presiden bersama jajaran bekerja cepat untuk segera membantu Donggala, Palu, begitu juga dengan Lombok kemarin. Bekerja cepat memberikan apapun yang dibutuhkan Donggala, Palu, NTB agar infrastruktur kemudian sarana dan prasarana dapat segera dipulihkan secepatnya," lanjut dia.

Baca juga: BNPB: Korban Tewas Gempa dan Tsunami di Sulteng 844 Orang

Selain itu, dalam rangka membangun kembali Palu dan sekitarnya, Indonesia juga menerima bantuan pihak asing.

Karena itu, ia juga meminta bantuan dari pihak asing itu tidak dicurigai kemudian dipolitisasi oleh pihak tertentu.

"Jadi jangan sampai itu dicurigai dalam artian tahun politik, jadi enggak baik, enggak transparan, itu tidak baik sama sekali," ujar dia.

"Maka kemudian harus resmi dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Luar Negeri sebagai bagian yang punya tangung jawab dalam hubungan bilateral antarnegara," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com