Salin Artikel

Kubu Jokowi-Ma'ruf Minta Bencana Tak Dipolitisasi

Sebab saat ini korban tengah membutuhkan bantuan sehingga semua pihak sebaiknya fokus menggalang bantuan.

"Ini kami tegaskan, jangan pernah jadikan ini jadi alat politik. Kita harus punya empati, moral bersama bahwa tangisan mereka adalah tangisan kita bersama," kata Irma di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Ia mengatakan, saat ini pemerintah juga disibukkan dengan penanganan pasca-bencana seperti mendistribusikan bantuan, mencari korban yang selamat, mengobati korban yang luka-luka, hingga membangun kembali Palu seperti sedia kala.

Presiden Joko Widodo sejak awal sudah mengingatkan agar tak ada pihak yang mempolitisasi momen bencana ini.

"Presiden bersama jajaran bekerja cepat untuk segera membantu Donggala, Palu, begitu juga dengan Lombok kemarin. Bekerja cepat memberikan apapun yang dibutuhkan Donggala, Palu, NTB agar infrastruktur kemudian sarana dan prasarana dapat segera dipulihkan secepatnya," lanjut dia.

Selain itu, dalam rangka membangun kembali Palu dan sekitarnya, Indonesia juga menerima bantuan pihak asing.

Karena itu, ia juga meminta bantuan dari pihak asing itu tidak dicurigai kemudian dipolitisasi oleh pihak tertentu.

"Jadi jangan sampai itu dicurigai dalam artian tahun politik, jadi enggak baik, enggak transparan, itu tidak baik sama sekali," ujar dia.

"Maka kemudian harus resmi dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Luar Negeri sebagai bagian yang punya tangung jawab dalam hubungan bilateral antarnegara," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/18262501/kubu-jokowi-maruf-minta-bencana-tak-dipolitisasi

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke