Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Bantuan Internasional untuk Palu dan Donggala Masih Dibicarakan

Kompas.com - 01/10/2018, 11:23 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, pemerintah belum mengambil keputusan soal bantuan internasional untuk penangangan di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Lagi dibicarakan (soal bantuan internasional)," ujar Kalla usai menghadiri acara HUT DPD di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Pemerintah, kata Kalla, akan berupaya untuk meringankan beban masyarakat akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Baca juga: Indonesia Terbuka Terima Bantuan Negara Lain Atasi Bencana di Sulteng

Beberapa hal yang mendesak untuk dipenuhi, yakni ketersediaan makanan, listrik, dan juga bahan bakar kendaraan.

"Nanti rehabilitasi dan rekonstruksi juga akan dilaksanakan pada waktunya," kata Kalla.

Saat menghadiri acara HUT DPD, Kalla meminta semua orang yang hadir untuk mengirimkan doa kepada masyarakat di Palu dan Donggala.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bantuan Makanan Akan Dikirim Sebanyak-banyaknya

Baginya, saat ini bangsa Indonesia dalam kondisi yang masih diselimuti duka mendalam akibat bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

Sebelumnya, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, Indonesia terbuka bagi dunia internasional yang hendak membantu penanganan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

"Semalam, Presiden Jokowi mengizinkan kami untuk menerima bantuan internasional sebagai bantuan mendesak terhadap bencana (gempa dan tsunami di Sulteng)," tulis Thomas Lembong di akun twitter resminya @tomlembong,

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com