Pengamat Sebut Pengurus Parpol Seharusnya Jadi Caleg DPR bukan DPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus merasa aneh ketika pengurus parpol “banting setir” dari jalurnya dan mencari “jalur aman” maju menjadi caleg DPD.

Menurut Lucius, hal itu merusak konsep promosi bagi kader partai politik yang benar.

“Kalau gentle ya bertarunglah dengan baju Parpol di jalur pemilu legislatif DPR. Di situ sarana bagi politisi parpol untuk menunjukkan kelasnya,”ujar Lucius kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2018) malam.

Lucius mengatakan, bagi kader parpol, jadi sebuah keharusan untuk membuktikan kapasitasnya melalui pemilu legislatif DPR bukan di jalur DPD.

“Bukan malahan seperti malu-malu kucing atau tidak percaya diri dengan parpolnya, lalu memilih jalur DPD sekadar untuk tetap bisa eksis di jagad perpolitikan yang mengenakan baju parpol,” ujar Lucius.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggugurkan dua calon legislatif (caleg) DPD yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dua caleg tersebut adalah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dari Dapil Kalimantan Barat, dan Victor Juventus Gemay dari Dapil Papua Barat.

Lucius mengatakan, keputusan KPU itu telah sesuai dengan Keputusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 lalu.

Selain itu, kata Lucius, pencoretan tersebut, untuk memberikan kepastian soal identitas DPD yang berbeda dari DPR bisa segera terwujud.

Lucius menuturkan, pencoretan bukan demi alasan pragmatis, namun untuk tegaknya marwah institusi DPD yang sejak terbentuk sampai saat ini belum berhasil mengaktualisasikan dirinya sebagai lembaga berpengaruh di level nasional atau sejajar dengan DPR. 

“Jadi dukungan kita terhadap ketegasan KPU mencoret caleg DPD berlatarbelakang pengurus Parpol bukan karena alasan sentimen atau tidak suka dengan figur tertentu seperti OSO misalnya,” tutur Lucius.

“Publik punya satu-satunya kepentingan yang jauh lebih besar dari sekadar urusan dukung mendukung figur tertentu yakni agar lembaga DPD tidak dikerdilkan oleh nafsu kekuasaan segelintir elitnya saja,” sambung Lucius.

Menurut Lucius, Keputusan KPU, telah mengembalikan kewarasan politik bahwa kader parpol seharusnya bertarung di jalur caleg DPR, bukan DPD.

“Caleg DPR itu merupakan arena pertarungan bagi kader-kader partai politik. Para kader parpol yang berani dan ingin “naik kelas” dalam karir politiknya harus bisa bertarung pada proses pemilihan legislatif untuk memenangkan suara atau kursi di DPR,” kata Lucius.

“Jadi aneh ketika pengurus parpol malah balik badan dari jalurnya dan mencari jalur aman sebagai caleg DPD. Hal ini merusak konsep promosi bagi kader partai politik yang benar,” Lucius menambahkan.