Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU, Bawaslu dan Parpol Bahas Desain Surat Suara

Kompas.com - 15/09/2018, 05:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut desain surat suara menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, surat suara menjadi wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu.

Oleh karenanya, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019, membahas ihwal surat suara tersebut secara bersama-sama.

"Surat suara itu kan menjadi wahana tempat di mana pemilih itu menyalurkan kedaulatannya dalam pemilu. Jadi betul-beul surat suara ini harus kita pikirkan dari berbagai aspeknya," kata Pramono usai Uji Publik Spesimen Desain Surat Suara Pemilu 2019, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.

Menurut Pramono, paling penting surat suara harus memberi kemudahan kepada pemilih untuk memilih calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, penting pula diperhatikan supaya surat suara tersebut dapat mengurangi potensi kesalahan dalam mencoblos.

Pramono menyebut, dalam perumusan desain surat suara pihaknya bersama Bawaslu dan partai politik juga memerhatikan penyandang disabilitas.

Misalnya, memasukan unsur huruf braile untuk penyandang tuna netra.

Baca juga: Hindari Perdebatan Politis, KPU Diminta Pastikan DPT Valid dan Bersih

"Harus kita fasilitasi pemilih-pemilih dengan disabilitas itu tidak kesulitan menggunakan hak suaranya," ujar Pramono.

Nantinya, hasil dari pembahasan desain surat suara tersebut harus dimintakan persetujuan dari seluruh partai politik peserta Pemilu 2019, sebelum kemudian ditetapkan.

"Nanti setelah ini kan kita lakukan penyesuaian dari hasil rapat tadi, setelah itu kita undang lagi parpol-parpol untuk mendapatkan persetujuan," tutur Pramono.

"Jadi sampai betul parpol setuju dengan surat suara yang kita tawarkan," sambungnya.

Kompas TV Adapun rapat dihadiri oleh perwakilan partai politik dan perwakilan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com