Hindari Perdebatan Politis, KPU Diminta Pastikan DPT Valid dan Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu, mengakui daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah rentan dijadikan bahan perdebatan politis. Oleh karena itu, ia berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memastikan DPT hasil perbaikan nantinya harus valid dan bersih dari permasalahan.

"Kita menyebut memiliki tendensi politik, iya punya motif politik. Jadi apa ya, ini harus sama-sama disisir," kata Masinton di gedung The Indonesian Institute (TII), Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Selain itu, ia juga mengingatkan persoalan DPT bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pemilu 2019 nanti. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk memperbaiki DPT yang telah ditetapkan.

Baca juga: KPU: DPT Ganda Kurang dari Tiga Juta

"Saya lihatnya motif politik supaya nanti kalau kalah, oh ini (kesalahan) penyelenggaranya dari awal," katanya.

Masinton juga mengharapkan peranan bersama baik KPU, Bawaslu, peserta pemilihan untuk mencermati dan mengoreksi DPT yang ada sebelum KPU menggelar rapat pleno terbuka nasional pada 16 Agustus 2018.

"Ya memang harus sama-sama, maka kita minta KPU supaya transparan ya dan libatkan seluruh peserta pemilu dalam lakukan pemutakhiran dan mengecek DPT," ujarnya.

KPU menyatakan, penetapan hasil DPT yang telah dibersihkan di daerah selambat-lambatnya 15 September 2018. Untuk kemudian melaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi.

Pada rapat pleno terbuka nasional KPU nanti, semua data diharapkan tidak bermasalah lagi.