Hindari Perdebatan Politis, KPU Diminta Pastikan DPT Valid dan Bersih

Kompas.com - 14/09/2018, 17:54 WIB
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Politisi PDI-P Masinton Pasaribu

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu, mengakui daftar pemilih tetap ( DPT) bermasalah rentan dijadikan bahan perdebatan politis. Oleh karena itu, ia berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memastikan DPT hasil perbaikan nantinya harus valid dan bersih dari permasalahan.

"Kita menyebut memiliki tendensi politik, iya punya motif politik. Jadi apa ya, ini harus sama-sama disisir," kata Masinton di gedung The Indonesian Institute (TII), Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Selain itu, ia juga mengingatkan persoalan DPT bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pemilu 2019 nanti. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk memperbaiki DPT yang telah ditetapkan.

Baca juga: KPU: DPT Ganda Kurang dari Tiga Juta


"Saya lihatnya motif politik supaya nanti kalau kalah, oh ini (kesalahan) penyelenggaranya dari awal," katanya.

Masinton juga mengharapkan peranan bersama baik KPU, Bawaslu, peserta pemilihan untuk mencermati dan mengoreksi DPT yang ada sebelum KPU menggelar rapat pleno terbuka nasional pada 16 Agustus 2018.

"Ya memang harus sama-sama, maka kita minta KPU supaya transparan ya dan libatkan seluruh peserta pemilu dalam lakukan pemutakhiran dan mengecek DPT," ujarnya.

KPU menyatakan, penetapan hasil DPT yang telah dibersihkan di daerah selambat-lambatnya 15 September 2018. Untuk kemudian melaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi.

Pada rapat pleno terbuka nasional KPU nanti, semua data diharapkan tidak bermasalah lagi.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X