Hindari Perdebatan Politis, KPU Diminta Pastikan DPT Valid dan Bersih

Kompas.com - 14/09/2018, 17:54 WIB
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPolitisi PDI-P Masinton Pasaribu

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu, mengakui daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah rentan dijadikan bahan perdebatan politis. Oleh karena itu, ia berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memastikan DPT hasil perbaikan nantinya harus valid dan bersih dari permasalahan.

"Kita menyebut memiliki tendensi politik, iya punya motif politik. Jadi apa ya, ini harus sama-sama disisir," kata Masinton di gedung The Indonesian Institute (TII), Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Selain itu, ia juga mengingatkan persoalan DPT bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pemilu 2019 nanti. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk memperbaiki DPT yang telah ditetapkan.

Baca juga: KPU: DPT Ganda Kurang dari Tiga Juta

"Saya lihatnya motif politik supaya nanti kalau kalah, oh ini (kesalahan) penyelenggaranya dari awal," katanya.

Masinton juga mengharapkan peranan bersama baik KPU, Bawaslu, peserta pemilihan untuk mencermati dan mengoreksi DPT yang ada sebelum KPU menggelar rapat pleno terbuka nasional pada 16 Agustus 2018.

"Ya memang harus sama-sama, maka kita minta KPU supaya transparan ya dan libatkan seluruh peserta pemilu dalam lakukan pemutakhiran dan mengecek DPT," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPU menyatakan, penetapan hasil DPT yang telah dibersihkan di daerah selambat-lambatnya 15 September 2018. Untuk kemudian melaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi.

Pada rapat pleno terbuka nasional KPU nanti, semua data diharapkan tidak bermasalah lagi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

Nasional
Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro Hingga Tingkat Bawah

Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro Hingga Tingkat Bawah

Nasional
UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

Nasional
Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Nasional
UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

Nasional
Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X