Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Kubu Prabowo Sedang Menghibur Diri, Ditinggal Kader Partai Demokrat

Kompas.com - 10/09/2018, 16:36 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani angkat bicara terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut kader partai berlambang Ka'bah itu tidak satu suara dalam mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Menurut Arsul, kubu pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno tengah menghibur diri lantaran sejumlah kader Partai Demokrat memberikan dukungan ke Jokowi.

"Mas Fadli Zon dan kawan-kawan sedang menghibur diri karena rupanya banyak ditinggal struktur dan akar rumput Partai Demokrat untuk dukung Pak Jokowi," ujar Arsul saat dihubungi, Senin (10/9/2018).

"Nah supaya ada hiburannya maka mereka bilang bahwa banyak kader PPP dukung Prabowo-Sandiaga. Kami ketawa saja, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kegalauan mereka sedikit terobati," ucapnya.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Kader PPP Juga Tak Solid Dukung Jokowi

Dia tidak membantah soal adanya perbedaan pendapat dukungan terhadap Presiden Jokowi di tingkat akar rumput. Namun, berdasarkan hasil survei internal partai maupun eksternal, persentase dukungan bagi Jokowi justru semakin meningkat.

Hal itu disebabkan sosok cawapres pendamping Jokowi, yakni Ma'ruf Amin, merupakan sosok religius, sesuai dengan aspirasi sebagian besar kader PPP.

"(Peningkatan dukungan) ini seiring dengan fakta bahwa cawapresnya adalah seorang figur santri bahkan ulama atau sosok agamis yang menjadi kriteria PPP berdasarkan aspirasi akar rumput," tutur Arsul.

Sebelumnya, Fadli Zon menuturkan bahwa kader parpol pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin juga tidak solid dalam memberikan dukungan.

Baca juga: Pendukungnya Belum Solid Dukung Jokowi-Maruf, PPP Beberkan 3 Penyebab

Hal itu ia ungkapkan dalam merespons wacana Partai Demokrat yang akan memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Menurut Fadli, perbedaan pendapat terkait dukungan terhadap salah satu pasangan dalam partai politik merupakan hal yang biasa.

Bahkan, ia menyebut kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah ada yang tidak mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

"Coba ditanya dengan partai-partai pendukung. misalnya di PPP ada juga yang kita temui di bawah-bawahnya tidak satu komando. biasa saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).

"Begitu juga dengan partai lain yang berada di sana. Belum tentu juga semuanya kemudian seratus persen ke sana. Ada yang 70 persen, ada yang 60 persen, ada bahkan yang di bawah 50 persen," ucapnya.

Kompas TV Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy mendeklarasikan dukungan relawan untuk Jokowi dan Maruf Amin, Minggu (19/8) siang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com