Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadar: Bawaslu dan KPU Tak Didesain untuk Berkelahi Satu Sama Lain

Kompas.com - 09/09/2018, 17:39 WIB
Abba Gabrillin,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya tidak saling berselisih. Hadar mengatakan, kedua penyelenggara pemilu itu seharusnya bersinergi dalam melaksanakan tugas.

"Yang saya pahami, mereka didesain sebagai satu kesatuan satu unit fungsi penyelenggara. Mereka bukan didesain untuk berkelahi satu sama lain, tapi saling mendukung," ujar Hadar saat menjadi narasumber dalam diskusi di Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Hadar menyayangkan Bawaslu dan KPU terlibat perselisihan terkait peraturan KPU (PKPU) mengenai calon anggota legislatif. Bawaslu menolak larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftar calon anggota legislatif.

Menurut Hadar, Bawaslu dan KPU seharusnya menyadari bahwa mereka adalah pejabat publik yang diberi kepercayaan besar untuk menangani pemilu. Perselisihan dikhawatirkan akan merusak sistem pemilu.

Baca juga: Hadar Curiga Banyak Parpol Ingin Usung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Selain itu, tingkat kepercayaan publik akan menurun terhadap penyelenggara pemilu.

Menurut Hadar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perlu segera mengambil tindakan saat terjadi perselisihan. Hal itu guna mengantisipasi memburuknya hubungan kedua lembaga penyelenggara.

"DKPP perlu lebih aktif dalam fungsi pencegahan. Cepat saja panggil kedua pihak dan berikan arahan," kata Hadar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com